Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai Presiden Prabowo Subianto tengah membawa perubahan mendasar dalam arah pembangunan ekonomi nasional.
Menurutnya, langkah ini merupakan upaya untuk meninggalkan pendekatan pragmatis menuju paradigma Ekonomi Pancasila.
>>> Ketegangan AS-Iran Memuncak Setelah Saling Serang di Timur Tengah
Paradigma Baru Ekonomi Nasional
Wijayanto menyatakan bahwa kebijakan ini menggabungkan pertumbuhan ekonomi, efisiensi, dan pemerataan kesejahteraan.
Perubahan tersebut menyentuh fondasi cara pandang negara dalam mengelola perekonomian, bukan sekadar program teknis jangka pendek.
"Dalam konteks ini, Pak Prabowo adalah presiden yang unik. Berkali-kali Indonesia berganti presiden, pendekatannya selalu pragmatis," kata Wijayanto di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
"Tidak berbicara ideologi ekonomi. Kali ini, presiden kita berbicara sangat makro, berbicara mengenai ideologi ekonomi.
Sekarang akan didorong menjadi Ekonomi Pancasila," lanjutnya.
Dalam penerapan Ekonomi Pancasila, sisi positif dari kapitalisme dan sosialisme akan diambil secara bersamaan.
Kapitalisme diambil untuk membangun ekonomi yang efisien dan bertumbuh, sedangkan sosialisme diambil untuk semangat pemerataan serta keadilan sosial.
"Pak Prabowo tegas mengatakan, kita akan menempuh jalur Ekonomi Pancasila, mengambil hal baik dari kapitalisme, artinya ekonomi yang efisien dan bertumbuh," ujarnya.
"Kemudian mengambil hal baik dari sosialisme, artinya ekonomi yang merata. Jadi tujuannya tumbuh, efisien, dan merata," tambahnya.
Perubahan Harus Hati-Hati
Meskipun tujuannya positif, Wijayanto mengingatkan agar perubahan paradigma ekonomi ini dijalankan secara hati-hati demi mencegah gejolak di masyarakat.
>>> Pemerintah Tegaskan Pajak UMKM Omzet di Bawah Rp 4,8 Miliar Hanya 0,5 Persen
Ia memberikan perumpamaan kondisi tersebut seperti mengganti wadah air bagi orang yang sedang kehausan.
"Dalam konteks orang haus, yang dibutuhkan adalah airnya. Mengganti botol bukan hal yang mengkhawatirkan kalau dilakukan dengan hati-hati," jelas dia.
"Tetapi kalau tidak, air itu bisa tumpah.
Yang dibutuhkan masyarakat bukan merek air mineralnya atau bentuk botolnya, tetapi air yang bisa mengobati dahaga," lanjut dia.
Kebutuhan nyata publik harus tetap menjadi orientasi utama dari setiap perubahan sistem ekonomi.
Saat ini masyarakat lebih memerlukan ketersediaan lapangan pekerjaan, biaya hidup terjangkau, akses pendidikan dan kesehatan mumpuni, serta ruang aspirasi.
Antisipasi Risiko Skenario Terburuk
Penerapan Ekonomi Pancasila juga harus dikawal agar tidak memicu kombinasi dari dampak negatif kedua ideologi besar dunia tersebut.
Pengawasan ketat diperlukan agar target mulia pemerintah dapat terealisasi dengan baik di lapangan.
"Jangan sampai yang terwujud justru skenario terburuk, yakni hal terburuk dari kapitalisme dan hal terburuk dari sosialisme," jelasnya.
>>> 100 Persen Peserta Program TJSL Beasiswa PT JIEP dari SMAN 89 Lolos PTN
"Sudah ekonominya tidak efisien, pertumbuhannya lamban, dan ketimpangannya tinggi. Karena itu kita perlu mendukung sekaligus mengawasi agar target yang mulia tersebut dapat terwujud," tegasnya.
