Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi tengah mempertimbangkan usulan penyesuaian tarif angkutan penyeberangan yang diajukan oleh Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap).
Usulan tersebut disampaikan dalam pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).
>>> Rekayasa Lalin Kemayoran Disiapkan untuk Jakarta Fair 2026
Pertimbangan ini diambil setelah para pengusaha mengeluhkan lonjakan biaya operasional kapal akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan tingginya harga minyak dunia.
Pemerintah tidak langsung menolak atau menyetujui permintaan tersebut. Dudy menilai pelaku industri saat ini masih menerima bantuan dari sektor lain.
"Kita harus lihat kondisinya ya. Kan transportasi penyeberangan di sana juga ada BBM subsidi yang dinikmati oleh pelaku industri penyeberangan.
Kita akan lihat itu," ujar Dudy.
Lonjakan Biaya Operasional
Ketua Umum Gapasdap, Khoiri Soetomo, menyatakan bahwa depresiasi rupiah berdampak instan pada komponen biaya yang bergantung pada pasar luar negeri.
>>> BAKTI Komdigi Terapkan Budaya Kerja 3T untuk Pasok Akses Internet
"Kombinasi antara pelemahan Rupiah dan tingginya harga minyak dunia membuat beban operasional kapal semakin meningkat," ungkapnya.
Menurut data asosiasi, kenaikan biaya terjadi pada suku cadang sebesar 30 hingga 40 persen, pelumas mencapai 60 persen, serta proses pengedokan kapal naik sekitar 20 persen.
"Saat ini, tarif yang berlaku sudah tertinggal jauh dari perhitungan Harga Pokok Produksi atau HPP," tegas Khoiri.
Asosiasi menjelaskan bahwa tarif saat ini masih berada 31,8 persen di bawah kebutuhan riil jika mengacu pada perhitungan Harga Pokok Produksi tahun 2019 yang dirumuskan bersama regulator dan lembaga terkait.
>>> Polda Riau Jerat Sindikat Gading Gajah dengan TPPU untuk Sita Aset
"Pada akhirnya, kemampuan perusahaan dalam menjaga standar keselamatan, kenyamanan, dan kesinambungan pelayanan kepada masyarakat akan semakin tertekan," pungkas Khoiri.
