Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespons ultimatum Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Tengah yang menuntut pemerintah mengatasi pelemahan rupiah dalam waktu 18 hari.
Gelombang protes ini mencuat setelah nilai tukar rupiah melemah dan Pertamina menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax serta Pertamax Green sekitar 30 persen mulai Rabu (10/6/2026) pagi.
>>> Nova Arianto Siapkan Mathew Baker Hadapi Australia di Semifinal
Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah menerima aspirasi mahasiswa sebagai masukan dan sedang berupaya keras memulihkan kondisi perekonomian nasional.
"Beberapa hari ini kan saudara saksikan bahwa kita juga betul-betul bekerja sama dan bekerja sangat keras untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian kita," kata Prasetyo kepada wartawan, Senin (8/6).
Prasetyo menambahkan bahwa dinamika ekonomi dipengaruhi banyak faktor. Namun koordinasi erat antarlembaga diyakini mampu membawa perbaikan dan kepastian bagi pelaku usaha.
"Dengan koordinasi yang erat, dengan koordinasi yang intens, dengan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, juga yang hari ini memberi kepastian juga kepada para pelaku usaha, kami yakin kita akan dapat mengatasi permasalahan ini," ujarnya.
Pemerintah menegaskan bahwa pemulihan indikator ekonomi tidak bisa direalisasikan secara instan dalam batasan tenggat waktu tertentu seperti desakan para demonstran.
"Mohon maaf ya, apa namanya tidak semua atau tidak segala sesuatu itu bisa apa namanya dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang, yang sudah ditetapkan.
Tapi yakinlah bahwa yang dimaksud juga oleh adik-adik ini kan adalah apa namanya, semangatnya itu.
Semangatnya untuk kita semua bagaimana untuk memang bekerja keras terutama di sektor ekonomi," katanya.
Sebelumnya, sekelompok mahasiswa melakukan unjuk rasa di depan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah. Mereka mengancam menggelar aksi bertajuk Reformasi Jilid 2 jika rupiah tidak menguat.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut menanggapi wacana aksi massa tersebut. Ia meminta masyarakat menyampaikan pendapat secara tertib demi menjaga stabilitas publik.
"Terkait kegiatan di masyarakat tentu kita selalu mengimbau agar semua kegiatan dilaksanakan dalam bentuk konstruktif," katanya di Jakarta, Rabu (10/6/2026).
