Kenaikan harga Pertamax menjadi Rp 16.250 per liter berpotensi memicu perpindahan massal konsumen ke Pertalite yang disubsidi pemerintah.
Fenomena ini dikhawatirkan dapat memperberat beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
>>> Aliran Modal Asing Dongkrak Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS
Selisih Harga Melebar
Selisih harga yang semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite dinilai menjadi daya tarik kuat bagi pemilik kendaraan untuk beralih ke BBM yang lebih murah.
Pengamat Ekonomi Universitas Andalas, Syarifudin Karimi, menyatakan potensi migrasi konsumsi cukup besar karena selisih harga melebar tajam.
Konsumen rasional akan membandingkan manfaat oktan lebih tinggi dengan tekanan biaya harian.
Jika 25 persen pengguna Pertamax beralih, konsumsi Pertalite diproyeksikan bertambah 1,8 juta kiloliter per tahun.
Angka itu bisa mencapai 3,6 juta kiloliter jika migrasi menyentuh 50 persen.
Dengan selisih kompensasi beberapa ribu rupiah per liter, tambahan volume sebesar itu dapat menambah beban APBN hingga puluhan triliun rupiah.
Kenaikan harga Pertamax diprediksi tidak langsung memicu inflasi terbuka dalam skala masif. Sebab, Pertamax bukan bahan bakar utama untuk sektor transportasi publik maupun logistik barang.
Tekanan tidak muncul sebagai inflasi terbuka, tetapi sebagai kenaikan volume subsidi dan kompensasi energi. Harga di SPBU terlihat stabil, namun beban APBN membesar di belakang layar.
>>> Harga Bitcoin Melonjak ke Rp1,14 Miliar Setelah Trump Batalkan Serangan ke Iran
Pemerintah kini dihadapkan pada situasi yang memaksa pemilihan opsi kebijakan. Opsi itu mulai dari penambahan utang, pemangkasan pos belanja produktif, hingga penyesuaian harga di masa depan.
Migrasi dari Pertamax ke Pertalite tidak boleh dianggap sebagai isu teknis SPBU. Ini adalah persoalan desain fiskal yang berdampak terhadap keberlanjutan APBN.
Kepala Pusat Makroekonomi Indef, M Rizal Taufikurahman, juga menyuarakan kekhawatiran serupa. Jika migrasi konsumsi meningkat, tekanan terhadap kuota dan APBN bisa muncul lebih cepat.
Dari total kuota Pertalite tahun 2026 sebesar 29,27 juta kiloliter, realisasi hingga Maret 2026 telah mencapai 6,88 juta kiloliter atau 23,52 persen.
Ruang fiskal untuk belanja produktif semakin tergerus.
Kondisi ini dapat menurunkan kualitas belanja negara karena penyaluran subsidi energi berisiko semakin salah sasaran. Kelompok masyarakat mampu ikut menikmati BBM bersubsidi.
Subsidi yang melekat pada barang seperti Pertalite cenderung bocor. Subsidi berbasis orang atau aktivitas produktif dinilai lebih adil, efisien, dan berkelanjutan bagi APBN.
Untuk mengatasi risiko tersebut, pengawasan ketat melalui integrasi data digital kendaraan dan identitas kependudukan perlu diperkuat.
>>> Kurs Rupiah dan IHSG Kompak Menguat pada 12 Juni 2026
Hak kelompok rentan seperti UMKM, nelayan, petani, dan pengemudi ojek daring tetap harus dijaga.
