Pemerintah memutuskan untuk menata ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara menyeluruh dalam satu bulan ke depan.
Keputusan ini diambil setelah ditemukan pembengkakan jumlah titik dapur pelayanan yang tidak wajar.
>>> Harga Bitcoin Tembus 63.000 Dollar AS, Didorong Faktor Makroekonomi
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan adanya praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Akibatnya, jumlah titik pelayanan membengkak dari rencana awal 21.000 menjadi 27.877 lokasi.
"Terjadi jual beli titik, yang seharusnya rencana awal 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877 titik.
Ada membengkak 6.877 titik," kata Zulkifli Hasan di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Pembengkakan ini berdampak langsung pada efisiensi anggaran negara. Zulkifli menjelaskan bahwa pemborosan dana insentif mencapai skala besar setiap bulannya.
"Berarti kalau 1 tahun berapa itu, Rp 12 triliun. Maka perlu penataan agar bisa diperbaiki dan diselesaikan," ujarnya.
Temuan Pelanggaran Tata Kelola
Laporan kejanggalan ini awalnya dibongkar oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang. Presiden Prabowo Subianto kemudian merombak jajaran kepemimpinan lembaga tersebut.
Selain masalah jumlah titik, ditemukan juga pelanggaran terkait rantai pasok bahan baku. Pengelola dapur wajib menyerap bahan baku dari ekosistem desa setempat, namun banyak yang mengabaikan aturan ini.
"SPPG itu harus mengambil supplier bahan bakunya dari desa tersebut. Banyak ditemukan pelanggaran," tutur Zulkifli.
Pasokan makanan seharusnya bersumber dari Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, UMKM, atau usaha desa setempat.
>>> Triumph Tiger 900 Alpine Edition Resmi Meluncur di Jakarta, Harga Rp 725 Juta
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah sedang menginventarisasi kondisi riil di lapangan. Penutupan massal terhadap dapur ilegal menjadi opsi yang mungkin.
"Pasti arahnya ke sana, tetapi kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak. Sedang ditata, dilihat kondisinya," ucap Prasetyo.
Proses audit akan dilakukan secara objektif kasus per kasus. Pemeriksaan difokuskan pada pemenuhan SOP dan urgensi keberadaan dapur di tiap wilayah.
