Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengingatkan masyarakat mengenai bahaya efek ilusi algoritma di media sosial yang dapat memicu provokasi di tengah aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta.
Pemerintah menyatakan tetap menghormati hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum serta terbuka terhadap segala kritik dan masukan sebagai bagian penting dari sistem demokrasi.
>>> BRI Siapkan Rp500 Miliar untuk Buyback Saham
"Pemerintah terbuka terhadap aspirasi, kritik, dan masukan dari masyarakat. Menyampaikan pendapat adalah hak warga negara yang dijamin dalam demokrasi.
Karena itu, ruang untuk menyampaikan aspirasi harus tetap kita jaga bersama," ujar Meutya Hafid.
Penyampaian aspirasi secara damai dinilai akan membuat pesan yang dibawa lebih jelas dan mudah diterima oleh publik tanpa mengorbankan fasilitas umum.
"Kritik boleh disampaikan dengan tegas, tetapi harus tetap damai.
Jangan mudah terprovokasi sehingga memicu kekerasan, perusakan, pembakaran, penyerangan, atau tindakan lain yang membahayakan masyarakat," tegas Meutya Hafid.
Selain menjaga situasi di lapangan, masyarakat juga diimbau untuk menjaga ruang digital agar tidak menyebarkan informasi tidak terverifikasi atau ajakan kekerasan selama aksi berlangsung.
"Jangan langsung menganggap linimasa sebagai gambaran lengkap keadaan.
Ilusi algoritma bisa membuat kita merasa semua orang sedang marah, semua orang membenarkan kekerasan, atau semua informasi yang kita lihat adalah fakta.
>>> Meksiko Tekuk Afrika Selatan 2-0 di Laga Pembuka Piala Dunia 2026
Padahal, belum tentu demikian. Karena itu, periksa informasi dari berbagai sumber, pahami konteksnya, dan jangan mudah terprovokasi," tutur Meutya Hafid.
Pihaknya meminta masyarakat untuk tetap mewaspadai keberadaan hoaks, disinformasi, hingga manipulasi video tanpa konteks yang berpotensi memecah belah publik.
"Ruang digital tidak boleh menjadi tempat untuk memperbesar provokasi.
Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi hoaks, hasutan kekerasan, dan manipulasi informasi tidak boleh diberi ruang.
Mari kita jaga aspirasi tetap tersampaikan secara damai dan bertanggung jawab," pungkas Meutya Hafid.
Aksi unjuk rasa tersebut digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia di Bundaran HI guna menuntut perubahan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Terdapat lima tuntutan mahasiswa, yaitu penghentian pemborosan APBN, penurunan harga bahan pokok dan BBM, penghentian program MBG dan pembangunan koperasi desa merah putih, penghentian militerisme di ranah sipil, serta desakan agar Presiden mengakui kesalahan pemerintah.
>>> Kejagung Ungkap Dua Klaster Korupsi di Badan Gizi Nasional
Aksi penyampaian pendapat oleh kelompok mahasiswa ini mendapatkan pengamanan ketat dari pihak keamanan dengan diterjunkannya sebanyak 4.151 personel gabungan dari Polri dan TNI.
