Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali mengadakan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor (PKB). Kebijakan ini merupakan bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-499 Kota Jakarta.
Pemutihan denda ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026.
>>> ASDP Berikan Pendampingan Korban Kebakaran KMP Aceh Hebat 2 di Banda Aceh
Aturan tersebut mengatur tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Melalui program ini, pemilik kendaraan dapat melunasi kewajiban pajak tanpa perlu membayar bunga keterlambatan. Fasilitas penghapusan denda ini diberikan secara otomatis melalui sistem Pajak Daerah.
Masyarakat tidak perlu mengajukan surat permohonan atau melalui proses administrasi tambahan di kantor pajak. Penghapusan sanksi administratif ini berlaku khusus untuk jenis PKB dan BBNKB.
Sanksi administratif yang dimaksud adalah bunga akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang.
Dengan demikian, masyarakat yang memiliki tunggakan PKB maupun BBNKB memiliki kesempatan melunasi kewajiban tanpa beban bunga tambahan.
>>> TNI Dikerahkan Bantu Polisi Amankan Demo Mahasiswa di Tosari
Program pemutihan denda pajak kendaraan di wilayah Jakarta ini berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
Proses pengurusan STNK yang terlambat dibayar dapat dilakukan di berbagai tempat karena sistemnya sudah berjalan otomatis.
Wajib pajak dapat mendatangi Kantor Bersama SAMSAT Induk yang tersebar di lima wilayah Jakarta.
Selain di kantor SAMSAT Induk, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan ini di arena Pekan Raya Jakarta (PRJ).
>>> Jude Bellingham: Pentingnya Dukungan Suporter untuk Inggris di Piala Dunia 2026
Gerai Samsat hadir di PRJ untuk mempermudah warga yang ingin membayar PKB tanpa harus mengantre di kantor cabang utama.
