Sejumlah personel TNI dikerahkan untuk memperkuat pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa lintas universitas di kawasan Tosari, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6/2026).
Langkah ini diambil setelah militer menerima permintaan resmi bantuan perkuatan dari kepolisian.
Keterlibatan unsur militer ini dikonfirmasi oleh Markas Besar TNI. Pihak TNI menegaskan bahwa pengerahan personel tersebut bersifat suportif untuk mendukung tugas kepolisian di lapangan.
Kapuspen Mabes TNI Brigjen Muhamad Nas menjelaskan bahwa prajurit TNI tidak ditugaskan berhadapan langsung dengan pengunjuk rasa.
Peran mereka terbatas pada dukungan taktis jika situasi eskalasi massa tidak dapat diatasi oleh Polri.
TNI juga memastikan tidak akan mengambil alih fungsi penegakan hukum yang melekat pada institusi kepolisian dalam merespons tindakan demonstran.
Massa mahasiswa yang berasal dari aliansi beberapa kampus tersebut sedianya mengarah menuju kawasan Bundaran HI.
Namun, laju demonstran tertahan oleh barikade aparat gabungan di sekitar Jalan MH Thamrin, tepatnya di titik Halte Tosari.
Dalam aksi tersebut, massa membawa lima poin tuntutan utama.
Tuntutan tersebut meliputi penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program MBG dan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisme di ranah sipil, serta desakan agar Prabowo mengakui kesalahan pemerintah.
Perwakilan Polda Metro Jaya menjelaskan landasan hukum pelibatan unsur TNI serta pembatasan lokasi aksi unjuk rasa di kawasan protokol.
Menurut Peraturan Gubernur Nomor 232 Tahun 2015, beberapa titik seperti Bundaran Senayan, Bundaran Semanggi, Bundaran HI, dan Bundaran Patung Kuda tidak diizinkan untuk penyampaian aspirasi.
Area-area tersebut merupakan ring satu dan pusat urat nadi transportasi massal warga Jakarta. Pengamanan ketat diberlakukan untuk mencegah kelumpuhan arus lalu lintas di kawasan sekitar.
