Isu pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite hingga maksimal Rp50.000 per transaksi dinilai muncul akibat persoalan komunikasi kebijakan pemerintah.
Hal ini disampaikan oleh Ekonom energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti.
>>> Polda Metro Jaya Tangkap 69 Tersangka Perjudian Berkedok Arena Anak
Menurut Yayan, cepatnya penyebaran rumor di tengah masyarakat berakar dari kendala komunikasi yang dilakukan pihak otoritas.
"Memang, permasalahan komunikasi pemerintah ini menjadi akar masalah masyarakat tidak begitu percaya," kata Yayan, Sabtu (13/6/2026).
Gelombang spekulasi ini berkembang setelah PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga BBM nonsubsidi Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter pada Rabu (10/6/2026).
Stabilitas Fiskal dan Dampak Ekonomi
Yayan menjelaskan bahwa stabilitas fiskal perlu dijaga melalui penyesuaian harga Pertamax ke tingkat keekonomian.
Langkah ini bertujuan mengontrol strategi fiskal dan memberi sentimen positif bagi investor di tengah pelemahan nilai tukar rupiah.
"Melihat kondisi makro moneter saat ini, strategi di sisi fiskal lebih mudah dikontrol sehingga pelepasan harga Pertamax ke harga keekonomian dapat memberikan sentimen positif bagi investor," ujarnya.
Fenomena antrean Pertalite yang mengular di sejumlah daerah dinilai sebagai dampak sementara dari proses penyesuaian distribusi pasca-perubahan harga.
>>> Transmart Gelar Full Day Sale, Diskon LED TV Hingga 50 Persen
"Ini hanya sementara.
Idealnya tidak boleh terjadi, tetapi ketika ada penyesuaian harga biasanya muncul restocking adjustment yang mengganggu rantai pasok," kata Yayan.
Penerapan sistem QR Code yang optimal diprediksi akan memicu migrasi konsumsi dari Pertamax ke Pertalite hingga 23 persen.
Hal ini demi menjaga ketepatan sasaran subsidi.
"Betul (upaya ketepatan), tujuannya untuk membatasi kuota dan meningkatkan akurasi target subsidi. Dengan kenaikan harga Pertamax akan ada migrasi ke Pertalite," jelasnya.
Dampak kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi ini diproyeksikan tidak merata.
>>> Gubernur Maluku Utara Genjot Infrastruktur Perikanan Senilai Rp10 Triliun
Kelompok yang paling terdampak adalah produktivitas desil tujuh ke atas, sedangkan desil empat sampai lima tidak terlalu bermasalah.
