Wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dinilai perlu dilakukan secara hati-hati.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengingatkan, pembatasan yang terlalu ketat berpotensi menekan daya beli masyarakat.
>>> Ular Piton 7,8 Meter Mangsa Wanita di Taliabu, Suami Potong Kepala Ular
Kelompok yang paling terdampak adalah pengemudi ojek online (ojol), pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pekerja yang bergantung pada kendaraan untuk aktivitas sehari-hari.
"Jika pembatasan sangat minim di bawah pemakaian wajar tiap jenis kendaraan, maka kelompok yang paling terdampak adalah pengguna yang sangat bergantung pada Pertalite untuk aktivitas harian, seperti pekerja yang tiap hari membawa kendaraan, ojol, dan termasuk juga UMKM.
Ini juga akan berdampak lanjutan ke daya beli yang akan menurun," kata Bisman kepada Kompas. com pada Sabtu (13/6/2026).
Skema Pembatasan yang Lebih Tepat
Menurut Bisman, pembatasan konsumsi Pertalite berbasis nominal, seperti isu pembatasan maksimal pembelian per transaksi, bukan menjadi mekanisme yang ideal.
Sebab, kebutuhan bahan bakar setiap kendaraan berbeda-beda sehingga pendekatan tersebut dinilai kurang efektif.
Ia menilai, jika pemerintah ingin memperketat penyaluran BBM subsidi, skema yang lebih realistis adalah pembatasan berdasarkan jenis kendaraan dan data pengguna.
Dalam hal ini, sistem QR Code yang telah diterapkan Pertamina dinilai dapat menjadi instrumen untuk mengendalikan sekaligus memastikan subsidi tepat sasaran.
"Kalau pembatasan secara nominal kurang efektif karena kebutuhan tiap kendaraan berbeda. Jika diperlukan pembatasan, sebaiknya berbasis jenis kendaraan dan data pengguna.
Sebenarnya sistem QR Code yang sekarang berjalan bisa untuk menjaga dan mengendalikan konsumsi Pertalite," ujarnya.
Bisman juga menilai antrean kendaraan di sejumlah SPBU tidak serta-merta dapat diartikan sebagai bukti adanya pembatasan Pertalite.
Menurut dia, kondisi tersebut bisa dipicu berbagai faktor, mulai dari gangguan distribusi hingga meningkatnya permintaan akibat perilaku panic buying masyarakat.
>>> Tumpang Tindih Regulasi Lintas Sektor Hambat Investasi Wisata Bahari
