Lembaga Riset dan Analisis Media Digital, PoliEco Digital Insight Institute (PEDAS), mencatat bahwa tata kelola sumber daya alam, khususnya pada ekspor komoditas, akan memperkuat ekonomi nasional.
Hal ini mencakup hilirisasi industri dan optimalisasi Devisa Hasil Ekspor (DHE).
>>> Terapi Anti-Penuaan Baru Perpanjang Usia Hidup Hewan Percobaan hingga 25 Persen
Komoditas yang masuk dalam tahap awal skema tata kelola ekspor strategis meliputi batu bara, kelapa sawit (CPO), dan ferroalloy.
Nilai ekspor ketiganya mencapai lebih dari US$66 miliar per tahun, atau sekitar seperempat dari total ekspor nasional.
Direktur PEDAS, Anthony Leong, menyatakan bahwa nilai ekonomi yang besar tersebut menunjukkan betapa strategisnya kebijakan pemerintah.
Menurutnya, Indonesia sedang memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang melalui kebijakan yang meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, penerimaan negara, dan ketahanan sektor keuangan.
“Nasionalisme ekonomi bukan berarti menutup diri dari dunia internasional.
Nasionalisme ekonomi adalah memastikan bahwa kekayaan nasional, devisa nasional, dan sumber daya strategis nasional dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Inilah yang sedang dibangun pemerintah Presiden Prabowo saat ini,” kata Anthony dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).
Anthony mencontohkan negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan China yang berhasil melakukan lompatan ekonomi besar di atas fondasi nasionalisme ekonomi yang kuat.
Ia menekankan bahwa perbedaan pandangan terhadap kebijakan pemerintah adalah hal biasa dalam ekonomi politik.
“Yang lebih penting adalah apakah kebijakan tersebut memperkuat kepentingan nasional Indonesia, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperbesar manfaat ekonomi dari kekayaan alam yang kita miliki.
Dalam konteks itulah kebijakan ini harus dinilai,” ujar Anthony yang juga Ketua BPP HIPMI Bidang Sinergitas Danantara dan BUMN.
Anthony menilai bahwa forum penyampaian pendapat, diskusi publik, dan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.
Namun, seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan perdebatan tetap didasarkan pada data, kepentingan nasional, dan tujuan bersama memperkuat daya saing Indonesia.
Menurutnya, transformasi ekonomi yang menyentuh sektor strategis hampir selalu memunculkan perbedaan pandangan karena menyangkut perubahan tata kelola dan distribusi manfaat ekonomi yang besar.
