Komisi V DPR RI menyatakan optimisme bahwa pembangunan Sekolah Rakyat Jabar II di Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, akan selesai tepat waktu.
Fasilitas pendidikan ini ditargetkan siap beroperasi pada Tahun Ajaran 2026/2027.
>>> Kemenaker: Ijazah Tak Lagi Cukup, Kompetensi Nyata Kunci Masuk Dunia Kerja
Proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) tersebut kini telah memasuki fase penyelesaian akhir.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke lokasi untuk meninjau langsung perkembangan proyek di lapangan.
Tim penilai dari parlemen melihat adanya perkembangan positif pada proyek ini walaupun durasi pengerjaannya terhitung cukup terbatas.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda memberikan catatan mengenai pengerjaan sarana pendidikan ini.
Syaiful Huda menegaskan kualitas pembangunan harus tetap menjadi prioritas utama hingga seluruh pekerjaan selesai.
Guna mencapai target yang dicanangkan pemerintah, Komisi V DPR RI meminta PT Brantas Abipraya (Persero) berkoordinasi erat dengan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan pengawasan ketat.
Dalam agenda kunjungan tersebut, rombongan Komisi V DPR RI memeriksa sejumlah infrastruktur utama yang sedang dibangun.
Beberapa fasilitas yang ditinjau meliputi ruang kelas, pemukiman asrama bagi siswa dan siswi, rumah susun untuk tenaga pengajar, hingga area dapur.
Anggota dewan juga menyoroti pentingnya keterpaduan tata ruang di area institusi tersebut.
Hal ini dikarenakan Sekolah Rakyat Jabar II dirancang dengan konsep sekolah berasrama (boarding school) yang mengintegrasikan jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA.
Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya (Persero) Dian Sovana memberikan tanggapan atas perhatian yang diberikan oleh jajaran legislatif terhadap proyek strategis ini.
>>> Jakarta International Marathon 2026 Dorong Sport Tourism dan Ekonomi Ibu Kota
"Kami menyambut baik kunjungan kerja Komisi V DPR RI sebagai bentuk dukungan dan pengawasan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat Jabar II," ujar Dian dalam keterangannya, Minggu (15/6/2026).
Dian mengutarakan bahwa seluruh masukan dari DPR RI menjadi stimulus bagi perusahaan untuk menjaga mutu hasil akhir proyek.
