Pemerintah masih memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Namun, pengamat transportasi menilai subsidi ini kerap meleset dari target sosial.
Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, besaran subsidi BBM selalu berfluktuasi setiap tahun.
>>> Anthony Ginting dan Zaki Ubaidillah Mundur dari Macau Open 2026
Hal ini dipengaruhi harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, dan volume konsumsi masyarakat.
Sektor transportasi menjadi penyumbang terbesar dengan porsi 40 persen dari total konsumsi BBM nasional.
Namun, data Kementerian ESDM menunjukkan 93% konsumsi BBM subsidi justru dinikmati kalangan mampu pemilik kendaraan pribadi.
Sisanya hanya dinikmati transportasi barang sebesar 4% dan transportasi umum penumpang sebesar 3%.
Percepatan Transportasi Umum Jadi Solusi
Menurut Djoko, solusi strategis adalah percepatan Program Transportasi Umum di daerah. Langkah ini krusial untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju pada 2045.
Ia mencontohkan keberhasilan Transjakarta yang telah berjalan 20 tahun. Program khusus percepatan pembenahan transportasi umum di daerah harus segera diimplementasikan.
>>> Erick Thohir Ungkap Alasan Naturalisasi Mitchel Baker dan Luke Vickery
Sayangnya, dari 514 pemerintah daerah di Indonesia, baru 45 Pemda atau sekitar 9% yang membenahi sistem transportasi umum menjadi modern.
Dari jumlah itu, hanya dua Pemda yang masih bergantung pada APBN, yaitu Balikpapan dan Manado.
Djoko juga menyoroti rencana subsidi Rp 5 juta untuk motor listrik. Menurutnya, anggaran itu lebih baik dialihkan untuk menstimulus Pemda membenahi transportasi publik.
Jika insentif kendaraan listrik tetap berjalan, sasarannya harus dikoreksi, diprioritaskan bagi masyarakat di pulau kecil dan kawasan 3TP yang sulit pasokan BBM.
Dengan transportasi umum yang baik, pemerintah bisa memberikan tarif murah atau gratis bagi pelajar, buruh, lansia, dan kelompok kurang mampu.
>>> Pembeli Skutik Suzuki di Jakarta Fair 2026 Harus Inden Hingga Sebulan
Transportasi umum bukan hanya alat mobilisasi, tetapi juga jaring pengaman ekonomi dan efisiensi fiskal.
