Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan tanggapan atas pernyataan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyebut partainya masih membicarakan Joko Widodo di internal partai.
Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menjelaskan bahwa perjalanan politik mantan presiden tersebut dijadikan bahan pembelajaran dan studi kasus dalam kegiatan pengkaderan internal.
>>> Studi Ungkap Membuka Mata Bantu Dengar Lebih Baik di Tempat Bising
Menurut Deddy, dinamika kekuasaan, ambisi, serta dampaknya terhadap fondasi demokrasi dan hukum menjadi pelajaran berharga yang tidak akan dilupakan PDIP.
Ia menambahkan bahwa pembelajaran pahit ini akan menjadi catatan masa depan bagi internal partai, meskipun tidak akan dibicarakan di ruang publik.
Deddy Sitorus menuduh perdebatan mengenai PDIP dan Jokowi sengaja digulirkan oleh petinggi lawan politik untuk mencari keuntungan elektoral secara instan.
Ia menilai strategi membenturkan kedua pihak merupakan taktik murahan yang tidak didasari penguatan organisasi riil.
Deddy menyarankan agar PSI fokus membangun kekuatan politik secara mandiri ketimbang mengandalkan narasi media atau jalan pintas.
>>> FamilyMart Indonesia Tawarkan Diskon Hemat 15-21 Juni 2026
Status Keanggotaan Jokowi
Berbeda pandangan, politikus PDIP Guntur Romli menegaskan bahwa status keanggotaan Joko Widodo telah berakhir melalui pemecatan resmi.
Guntur Romli menyatakan Jokowi dipecat dan dikeluarkan dari PDIP karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai, bukan mundur atau pergi.
Ia mengimbau masyarakat untuk menagih pertanggungjawaban atas kebijakan pemerintahan masa lalu langsung kepada Joko Widodo.
Respons PDIP ini muncul setelah Ketua DPP PSI Bestari Barus mempertanyakan sikap PDIP yang dinilainya masih terus membicarakan Jokowi.
>>> Arab Saudi Ungguli Uruguay 1-0 di Babak Pertama Piala Dunia 2026
Bestari Barus meyakini raihan suara masa lalu PDIP didominasi oleh kecintaan rakyat langsung dan menyatakan keprihatinan atas situasi pasca-hengkangnya Jokowi.
