>>> Ruwatan Sambut 1 Suro di Lasem: Ritual Pembersihan Diri dan Pusaka
Langkah evakuasi tersebut sempat memicu anggapan bahwa para pejabat negara tersebut melarikan diri dari protes mahasiswa.
Sudaryono membantah spekulasi tersebut dan menjelaskan kronologi yang sebenarnya terjadi di luar gedung.
"Kalau ada yang mengatakan Sudaryono dan Nusron kabur, itu tidak tepat. Justru kami yang datang untuk berdiskusi.
Bahkan saat mobil kami dicegat dan kami dicari-cari, kami keluar lagi dan duduk bersila di aspal untuk melanjutkan dialog," tegas Sudaryono.
Saat berada di luar area gedung, diskusi spontan sempat kembali terjalin dengan membahas isu-isu agraria yang dibawa oleh mahasiswa.
Pemerintah menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti laporan-laporan konkrit mengenai sengketa tanah yang disampaikan secara langsung.
"Kalau memang ada penggusuran atau persoalan agraria tertentu, ayo kita cek bersama. Saya bahkan siap menggunakan dana pribadi untuk mendatangi lokasi dan melihat langsung persoalannya," kata Sudaryono.
Ia menambahkan bahwa kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjaga iklim demokrasi yang sehat, di mana perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar asalkan disampaikan tanpa mengabaikan hak bicara pihak lain.
"Kalau ada yang keliru, kita perbaiki. Itu cerminan demokrasi.
Orang boleh punya pendapat, tetapi juga harus menghargai pendapat orang lain," lanjut Sudaryono.
Akibat forum yang tidak berjalan maksimal, pihak kementerian menyampaikan rasa simpati kepada para mahasiswa yang gagal mendapatkan hak berdiskusi.
Ruang komunikasi lanjutan dijanjikan akan tetap dibuka pada kesempatan berikutnya.
"Saya minta maaf kepada adik-adik mahasiswa yang sebetulnya ingin berdialog secara baik. Kami siap jika diundang kembali, baik di Yogyakarta maupun Jakarta.
Yang penting kita berdiskusi," katanya.
Sebagai penutup dari klarifikasi tersebut, Sudaryono menyatakan kesiapan jajaran pemerintah untuk terus menerima masukan dari masyarakat, karena dialog konstruktif dinilai menjadi instrumen utama dalam pembangunan negara.
>>> Kementerian ATR/BPN Usulkan Anggaran Rp10,61 Triliun untuk 2027
"Atas dasar cinta kepada negara, kami siap berdialog dengan siapa pun. Ini bukti bahwa pemerintah demokratis dan terbuka terhadap kritik maupun masukan," pungkas Sudaryono.
