Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) tidak dapat dihentikan.
Penegasan ini disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari pada Rabu, 17 Juni 2026.
>>> MBMA Siapkan Rp1,46 Triliun untuk Buyback 1,548 Miliar Saham
Menurut Qodari, program tersebut merupakan janji kampanye utama yang mendasari terpilihnya Presiden Prabowo. Menghentikan program sama saja dengan meminta presiden tidak memenuhi komitmen politiknya kepada masyarakat.
"Nah pada titik itu juga saya mau kasih konteks, bahwa yang namanya MBG nggak bisa Anda (mahasiswa) minta langsung berhenti.
Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, nggak bisa diberhentikan," ujar Qodari.
Meskipun menolak penghentian total, pihak istana menyatakan tetap terbuka terhadap segala bentuk evaluasi teknis terkait pelaksanaan di lapangan.
Pemerintah mengakui adanya berbagai hambatan operasional dalam implementasi kebijakan berskala nasional ini.
"Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya.
Anda sama dengan mengatakan Pak Prabowo jangan memenuhi janji kampanye," kata Qodari.
>>> Messi Samai Rekor Gol Klose Usai Hattrick ke Gawang Aljazair
Tuntutan dari elemen mahasiswa dinilai keliru jika bersifat kategorikal untuk membatalkan program secara menyeluruh.
Pemerintah berkomitmen penuh untuk terus membenahi sistem tata kelola pelaksanaan agar penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran.
"Nah, kalau ketidaksetujuan Anda (mahasiswa) itu bersifat kategorikal, bersifat tenokratis, ya kita perbaiki mana yang kurang-kurang," lanjut Qodari.
Selain program pemenuhan gizi, kebijakan strategis lain juga sedang berjalan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penerimaan negara.
Langkah tersebut meliputi penertiban administrasi ekspor komoditas alam untuk mencegah kebocoran anggaran serta perluasan akses pendidikan.
Sektor pendidikan dioptimalkan melalui pembentukan program Sekolah Rakyat guna menjangkau kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan.
Seluruh rangkaian kebijakan ini diklaim sebagai solusi konkret pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan fundamental publik.
>>> Bengkel EV Solution Ungkap Penyebab Kerusakan Baterai Motor Listrik
"Ketika Pak Prabowo menjabat, beliau berusaha menjalankan solusi itu. Nah, berikan kesempatan kepada beliau untuk melaksanakan," tutup Qodari.
