Pemerintah Indonesia menargetkan peluncuran nasional sistem perlindungan sosial (perlinsos) berbasis digital pada Oktober hingga November 2026.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Presiden akan meluncurkan sistem tersebut secara serentak di 514 kabupaten/kota.
>>> Polisi Tangkap Pelaku Penusukan di Tangerang, Tersinggung Ucapan Korban
Sistem terintegrasi pertama ini dibangun di atas fondasi Digital Public Infrastructure (DPI) terbaru untuk mempermudah pendaftaran dan verifikasi bantuan sosial.
Pernyataan tersebut disampaikan Luhut usai Rapat Koordinasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) di Kantor DEN, Jakarta Pusat.
Uji Coba dan Integrasi Data
Saat ini, uji coba dan integrasi data tengah dipercepat melalui proyek percontohan yang mencakup satu provinsi serta 42 kabupaten dan kota.
Hampir 370 ribu warga tercatat telah mengakses layanan tersebut untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan mengenai kesesuaian data.
Proses penyempurnaan sistem terus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai tantangan digitalisasi sebelum diterapkan secara menyeluruh.
>>> Enam Wakil Tunggal Indonesia Siap Bertanding di Macau Open 2026
Seluruh daerah percontohan ditargetkan menyelesaikan proses pendaftaran pada akhir Juli 2026 guna memberikan gambaran cakupan data yang jelas.
Langkah ini diharapkan membuat sebagian besar proses integrasi data rampung sebelum waktu peluncuran nasional.
"Dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini," kata Luhut.
Pemanfaatan basis data yang terintegrasi ini dipastikan tidak hanya terbatas untuk keperluan penyaluran bantuan sosial.
Data tersebut nantinya dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pemerintah lainnya secara bertahap sesuai kebutuhan dan keputusan Presiden.
>>> DPR Kritik Kinerja Menpar: Kunjungan Wisman Indonesia Paling Buncit di ASEAN
Proyek digitalisasi ini dikerjakan oleh talenta muda Indonesia sebagai fondasi transformasi tata kelola pemerintahan berbasis data.
