Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa digitalisasi pada sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah belum sepenuhnya menghilangkan praktik korupsi.
Pernyataan itu disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam acara peluncuran E-learning ASN di Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
>>> Kementan Minta Perusahaan Sawit Naikkan Harga Beli TBS Petani
Setyo mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak menyalahgunakan sistem yang sudah ada.
Menurutnya, banyak pejabat pemerintah yang berupaya memanipulasi celah sistem digital untuk melakukan tindakan curang.
"Kalau kita melakukan semua kegiatan tanpa integritas, maka yang dibuat dengan digitalisasi itu hanya sebuah alat," kata Setyo.
Manipulasi terhadap sistem digital telah dibuktikan melalui penanganan berbagai perkara oleh KPK.
Modus operandi penyelewengan dalam proyek pengadaan kerap dilakukan melalui mekanisme pintu belakang yang tersembunyi.
>>> Manchester United Diminta Saingi Arsenal Rekrut Ayoub Bouaddi
"Alat bisa diakali.
Kami sudah buktikan banyak di perkara-perkara itu, kelihatannya saja sudah digitalisasi tapi backdoor-nya ternyata masih bisa dimainkan," ujar Setyo.
Salah satu instrumen digital yang kerap menjadi sasaran manipulasi adalah sistem e-katalog.
Setyo menekankan bahwa secanggih apa pun sistem pengadaan, potensi korupsi tetap terbuka jika tidak diimbangi integritas sumber daya manusia.
"Yang saya sebut paling gampang misalkan e-katalog. Pengadaan secara digitalisasi masih bisa dimainkan, masih bisa dikotak-katik.
>>> Polisi Selidiki Pembacokan Pengendara Motor di Jalan Raya Pajajaran Bogor
Ditutup siang hari, dibuka malam hari. Kembali kepada sumber daya manusianya," jelas Setyo.
