Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) melaporkan temuan mengejutkan dalam Sidang Mahkamah Konstitusi pada Senin (15/6/2026).
Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu ternyata menerima upah di bawah guru honorer.
>>> Pertamina: Harga Keekonomian Pertamax Tembus Rp 20.000 per Liter
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, menyampaikan laporan tersebut saat menghadiri Sidang Perkara Nomor 40, 52, 55/PUU-XXIV/2026.
Skema PPPK paruh waktu sejatinya dibentuk sebagai masa transisi penyelesaian status tenaga honorer.
"Setelah ada (skema) PPPK paruh waktu, harapannya guru honorer ini bisa terangkat dan lebih sejahtera.
Justru temuan kami adalah bahwa gajinya lebih rendah daripada guru-guru honorer," ujar Iman Zanatul Haeri.
Temuan Gaji Minim dan PHK Massal
Berdasarkan laporan dari berbagai daerah, guru yang beralih status menjadi PPPK paruh waktu hanya mendapatkan penghasilan Rp50 ribu hingga Rp500 ribu per bulan.
Selain upah minim, pemutusan kontrak kerja juga terjadi di beberapa wilayah.
>>> HUT Jakarta ke-499: Gratis Masuk Ragunan dan Tarif Transjakarta Rp 1
Iman mencontohkan, di Tuban ada 39 guru PPPK yang diputus kontraknya. Di Cianjur, Lombok Timur, Langkat, Blitar, dan Sumedang juga dilaporkan kasus serupa.
"Di Blitar ada guru PPPK paruh waktu digaji Rp500.000 per bulan. Di Sumedang itu Rp50.000," lanjut Iman Zanatul Haeri.
P2G juga menyoroti dampak kebijakan alokasi anggaran untuk program MBG 2026. Kebijakan ini dinilai memicu pemutusan hubungan kerja massal terhadap guru PPPK dan honorer.
"Setelah ada MBG 2026, terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal terhadap guru P3K yang dianggap sudah sejahtera, dipecat juga, dan juga guru honorer," ungkap Iman.
Survei P2G terhadap 239 guru menunjukkan peningkatan beban kerja pada 92 responden, ketidakpastian karier, pemotongan tunjangan, hingga keterlambatan pembayaran hak.
>>> InJourney Airports Proyeksikan 5,46 Juta Penumpang Selama Libur Sekolah
Iman menegaskan bahwa laporan yang disampaikan merupakan keluhan langsung dari para guru di lapangan, bukan sekadar analisis.
