Pemerintah Indonesia menjamin pasokan minyak goreng nasional tetap aman meskipun kebijakan biodiesel B50 mulai diterapkan pada 1 Juli 2026.
Kepastian ini disampaikan untuk merespons kekhawatiran masyarakat tentang potensi berkurangnya bahan baku minyak goreng akibat peningkatan campuran solar dengan minyak sawit menjadi 50 persen.
>>> Firdaus Oiwobo Laporkan Mantan Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto ke Polisi
Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia menegaskan bahwa produksi crude palm oil (CPO) mencukupi untuk memenuhi kebutuhan B50 maupun produksi minyak goreng.
"Pemerintah menjamin bahwa produksi ini mencukupi baik untuk implementasi B50 ataupun untuk kebutuhan CPO untuk produksi lainnya," ujar Dwi Anggia dalam acara Badan Komunikasi Pemerintah di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Infrastruktur dan Uji Teknis
Kementerian ESDM saat ini mengintensifkan penguatan infrastruktur pendukung, seperti fasilitas pencampuran, sistem distribusi, dan kapasitas penyimpanan.
Berbagai sektor telah menyelesaikan uji teknis bahan bakar baru ini. "Hasil uji teknis sudah keluar, alhamdulillah tidak ada kendala signifikan dalam uji penggunaan B50," kata Dwi Anggia.
Implementasi B50 diproyeksikan memberikan dampak positif bagi petani sawit melalui peningkatan nilai tambah CPO.
>>> Israel Kembali Serang Lebanon Selatan Meski Ada Kesepakatan Damai
Nilai tambah dari program B40 pada 2025 tercatat Rp 20,9 triliun dan diproyeksikan naik menjadi Rp 24,68 triliun pada 2026.
Program hilirisasi ini diperkirakan menyerap tenaga kerja hingga 2,2 juta orang.
Selain itu, B50 ditargetkan mengurangi emisi karbon sebesar 46,72 juta ton dan menekan ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.
"Ketergantungan impor membuat kita rentan. Presiden berharap kita bisa mandiri, secara bertahap mengurangi impor bensin dan solar.
>>> KPK Cermati Dugaan Suap Impor di Ditjen Bea Cukai
B50 adalah upaya untuk setop impor solar," tutup Dwi Anggia.
