Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta mengungkap adanya modus baru praktik pungutan liar (pungli) dalam layanan pemakaman gratis yang melibatkan oknum pengurus RT dan RW.
Praktik tersebut dilaporkan bergeser dari oknum internal pengelola Tempat Pemakaman Umum (TPU) ke pihak luar.
>>> Polisi Temukan Jasad Pria Membusuk di Kontrakan Makasar Jakarta Timur
Evaluasi Program Pemakaman Gratis
Temuan ini terungkap dalam rapat bersama Komisi D DPRD DKI Jakarta setelah adanya evaluasi menyeluruh terhadap program pemakaman tanpa biaya milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Nabilah Aboe Bakar, menyampaikan keluhan masyarakat yang masih menemukan pungutan biaya berlebih di lapangan.
Nabilah meminta instansi terkait untuk segera mengambil tindakan tegas demi melindungi warga, menegaskan bahwa sosialisasi mengenai pemakaman gratis sudah dipahami oleh warga.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Fajar Sauri, membenarkan situasi tersebut.
>>> Bule Baku Hantam di Canggu Bali Picu Kemacetan Parah
Fajar menjelaskan bahwa penertiban internal terus berjalan, namun kini muncul pola baru yang berbeda, di mana celah pungli dimanfaatkan oleh pihak-pihak di luar struktur pengelola resmi.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, oknum pengurus RT dan RW kedapatan menarik uang dari keluarga ahli waris saat proses pemakaman berlangsung.
Kehadiran pihak luar ini sering kali mengaburkan informasi bagi masyarakat luas, bahkan beberapa kasus menunjukkan adanya pihak luar yang bertindak seolah-olah sebagai pengelola proses pemakaman.
>>> Prabowo Subianto Batal Hadiri KTT ASEAN-Rusia di Kazan
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mendalami akar permasalahan dari fenomena ini.
