Badan Pusat Statistik (BPS) RI telah resmi memulai pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) secara serentak di seluruh Indonesia.
Kegiatan sepuluh tahunan ini bertujuan untuk memotret dinamika perekonomian nasional secara menyeluruh dan mencatat perubahan struktural selama satu dekade terakhir.
>>> Film The Furious Tayang di Bioskop Indonesia Mulai 17 Juni 2026
Data yang terkumpul dari SE2026 akan menjadi landasan utama bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran.
Peran Strategis dan Pelaksanaan SE2026
Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, memimpin langsung apel gabungan pencanangan SE2026 di Kendari, Sulawesi Tenggara.
Acara ini dihadiri oleh lebih dari 1.200 pegawai pemerintah provinsi setempat.
Sonny menjelaskan bahwa SE2026 memiliki peran strategis dalam pembangunan, di mana hasilnya akan menjadi fondasi penting untuk perencanaan dan evaluasi berkala di tingkat pusat maupun daerah.
"Setiap usaha yang didata akan menjadi bagian dari fondasi penyusunan kebijakan pembangunan Indonesia di masa depan.
Partisipasi masyarakat dan pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan Sensus Ekonomi 2026," ujar Sonny.
>>> PP PBVSI Lepas Timnas Voli Indonesia ke Tiga Kejuaraan Internasional
Ia mengimbau masyarakat untuk menyukseskan program nasional ini melalui gerakan 'TIR', yang berarti Terima petugas SE2026, Isi data dengan benar, dan Rahasia data terjaga keamanannya.
BPS mengerahkan lebih dari 2.600 petugas untuk menyisir seluruh wilayah kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara.
Periode pendataan lapangan SE2026 diperpanjang menjadi dua setengah bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, untuk memastikan semua aktivitas ekonomi tercatat optimal.
Sebelumnya, Sonny juga telah meresmikan pencanangan SE2026 di Provinsi Sumatera Utara.
Kali ini, sensus ekonomi akan dilakukan secara door-to-door ke rumah-rumah, mencakup 4,8 juta keluarga di Sumatera Utara, serta mencacah pelaku usaha pertanian yang sebelumnya tidak tercakup.
>>> Hitung Biaya Kepemilikan Xpeng G6 Hingga 100.000 Km
Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyambut positif langkah BPS ini sebagai momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperoleh data mutakhir sebagai dasar penyusunan kebijakan.
