Sekitar 1.500 mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, serta Gedung DPRD Kota Malang pada Rabu (17/6/2026).
Mereka memprotes sejumlah kebijakan pemerintah pusat, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
>>> Lionel Messi Samai Rekor Gol Miroslav Klose di Piala Dunia
Di Surabaya, massa yang memadati Jalan Gubernur Suryo berasal dari Universitas Airlangga (Unair), UPN Veteran Jawa Timur, Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), UIN Sunan Ampel (UINSA), Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Universitas Trunodjoyo Madura, serta Aliansi BEM Surabaya.
Para demonstran membawa poster serta spanduk protes dan bergantian melakukan orasi menggunakan pengeras suara untuk mengkritik situasi demokrasi serta arah kebijakan di tangan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Besok beberapa dari kita akan melaksanakan Salat Jumat, besok Hari Minggu beberapa dari kita akan melaksanakan ibadah mingguan, tapi hari ini kita akan melaksanakan ibadah perlawanan," kata salah satu orator di Surabaya.
Orator tersebut kemudian menyinggung kondisi demokrasi Indonesia yang kian di ujung tanduk serta mengkritik peran aparat keamanan.
"Hari ini kita melihat pemerintah semakin merongrong-rongrong demokrasi, tentara kita tidak menjaga perbatasan tapi malah mengurus MBG. Indonesia sedang sakit parah," kata dia.
Aksi ini menyebabkan Jalan Yos Sudarso ditutup total dan arus lalu lintas dialihkan sementara, dengan pagar kawat berduri terpasang di sepanjang gerbang Grahadi serta penjagaan ketat dari aparat kepolisian di dalam halaman gedung.
Presiden BEM Unair, M.
Rizqi Senja Virawan menyatakan bahwa mahasiswa menyusun setidaknya 16 tuntutan yang mendesak pemerintah menghentikan beberapa program nasional karena dinilai membebani APBN dan tidak efektif.
"Untuk tuntutan kami itu sebetulnya ada 16. Cuma kalau untuk tuntutan utamanya itu adalah hentikan program Makan Bergizi Gratis sama Koperasi Desa Merah Putih.
Lalu ada cabut Undang-undang Polri dan Undang-undang TNI. Itu yang menjadi tuntutan paling utama," kata Rizqi saat dikonfirmasi CNNIndonesia.
