Anggota Banggar Fraksi NasDem DPR, Rico Sia, mengkritik keputusan pemerintah yang tidak memasukkan sektor pariwisata ke dalam delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) untuk tahun anggaran 2027.
Menurut Rico Sia, kebijakan ini disayangkan karena sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) nasional, sekaligus menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat di daerah.
Keterbatasan Dana Daerah
Ketiadaan alokasi khusus untuk pariwisata dalam PKPN dinilai dapat memberatkan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam membiayai pengembangan destinasi lokal.
Rico Sia mencontohkan kebutuhan dukungan dana pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengembangan destinasi seperti Raja Ampat.
Popularitas destinasi tersebut yang terus meningkat telah memicu lonjakan keterisian moda transportasi udara.
Ia juga sempat berdebat dengan Menteri Pariwisata terkait pengajuan anggaran yang dinilai tidak rasional jika melihat target besar yang dipatok kementerian.
Meskipun demikian, Rico Sia memahami niat menteri untuk meningkatkan PNBP dari sektor pariwisata agar dapat mengungguli komoditas seperti minyak dan gas, CPO, serta batu bara.
