Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, menegaskan bahwa transformasi transportasi hijau dan cerdas harus berorientasi pada amanat konstitusi.
Amanat tersebut mencakup perlindungan rakyat, pemajuan kesejahteraan umum, dan pencerdasan kehidupan bangsa.
>>> Portugal Ditahan Imbang RD Kongo 1-1 di Laga Perdana Grup K Piala Dunia 2026
Menurut Ibas, pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus menghadirkan layanan publik yang efektif, efisien, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Hal ini disampaikan Ibas saat menghadiri Diskusi Publik bertajuk 'Green and Smart Transportation: Inovasi Industri Transportasi Nasional untuk Keberlanjutan Masa Depan'.
Pilar Pembangunan Berdasarkan Konstitusi
Ibas mengingatkan bahwa arah pembangunan nasional harus selalu berpijak pada tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
Kemajuan teknologi dan pembangunan ekonomi pada akhirnya harus bermuara pada kesejahteraan rakyat. Konstitusi jelas menyatakan negara hadir untuk melindungi, memajukan kesejahteraan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pembangunan ekonomi, sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, harus benar-benar diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, bukan semata-mata pembangunan fisik atau infrastruktur.
Perkembangan teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keberhasilan transformasi digital diukur dari sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menghadapi Tantangan Transportasi Nasional
Ibas menyoroti tren global menuju kota cerdas, transportasi rendah emisi, dan kebijakan transportasi berorientasi netralitas karbon. Negara maju telah menjadikan sektor transportasi bagian penting agenda pembangunan berkelanjutan.
Indonesia menghadapi momentum bonus demografi dan transisi energi.
Namun, sebagai negara kepulauan terbesar, tantangan seperti kemacetan, konsumsi energi tinggi, emisi transportasi, dan ketimpangan infrastruktur masih ada.
Indonesia merupakan salah satu pengguna energi terbesar di kawasan dan menghadapi tantangan emisi yang terus meningkat serta kesenjangan infrastruktur.
Transisi menuju energi baru dan terbarukan harus dilakukan secara bertahap, berkelanjutan, dan tetap berpihak pada masyarakat.
Sebagai solusi, Ibas mendorong kebijakan komprehensif untuk mendukung ekosistem transportasi hijau nasional dan mempersiapkan peta jalan yang jelas agar transformasi tidak berjalan parsial.
