Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran Rp 100,1 triliun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Anggaran tersebut akan dikucurkan secara bertahap hingga tahun 2028. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui skema pendanaan ini.
>>> Jadwal Kualifikasi MLBB Asian Games 2026 Timnas Indonesia 18-21 Juni
Keputusan itu diambil setelah rapat Tim Pengarah Satgas Percepatan Rehab-Rekon Pascabencana Sumatra di Jakarta. Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan, "Presiden sudah mengeluarkan direktif menyetujui total anggaran selama tiga tahun sebesar Rp 100,1 triliun yang terbagi menjadi tiga tahapan."
Rincian Anggaran dan Tahapan
Penyaluran dana dimulai dengan alokasi Rp 38,9 triliun pada 2026. Selanjutnya, Rp 32,9 triliun pada 2027 dan Rp 28,2 triliun pada 2028.
Program pemulihan melibatkan 33 kementerian dan lembaga.
Sebanyak 23 instansi utama fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar publik seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, pertanian, dan perikanan.
Sepuluh instansi lainnya bertindak sebagai pendukung.
Mayoritas kementerian dan lembaga telah mengajukan kebutuhan dana ke Kementerian Keuangan. Beberapa instansi bahkan sudah menerima pencairan dana awal untuk memulai pengerjaan fisik.
Tito Karnavian menambahkan, "Kalau sudah ditransfer, maka speed-nya akan kencang sekali."
>>> Ketrosden Triasmitra Targetkan Pendapatan Rp1,01 Triliun pada 2026
Selain APBN pusat, daerah terdampak mendapat tambahan Transfer ke Daerah sebesar Rp 10,6 triliun.
Sumatra Utara menerima Rp 6,1 triliun, Sumatra Barat Rp 2,3 triliun, dan Aceh Rp 1,6 triliun.
Pemulihan fasilitas dasar di ketiga provinsi menunjukkan progres baik. Jaringan listrik, puskesmas, rumah sakit, sekolah, pasar, dan SPBU telah kembali beroperasi.
Di sektor pendidikan, 4.922 sekolah terdampak mulai ditangani bertahap. Namun, sebagian kegiatan belajar masih berlangsung di lokasi darurat akibat kerusakan berat atau kebutuhan relokasi.
Pembangunan hunian sementara telah mencapai 97 persen. Hampir seluruh warga terdampak tidak lagi menempati tenda pengungsian.
"Prioritas kita ke depan yang paling utama adalah infrastruktur, mempermanenkan jalan dan jembatan daerah yang belum tersentuh," ujar Tito Karnavian.
Kementerian koordinator kini fokus pada pengawasan realisasi anggaran. Langkah monitoring dilakukan agar pembangunan berjalan efektif.
>>> Dokter Ingatkan Bahaya Hidrasi Tanpa Elektrolit dalam Maraton
Pratikno mengatakan, "Kami membahas bagaimana meningkatkan pengawasan, monitoring, dan pelaporan untuk menjamin tidak ada yang terlewatkan serta memastikan sinergi antarlembaga berjalan baik."
