Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian mengingatkan pemerintah agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengganggu alokasi anggaran untuk kebutuhan dasar pendidikan di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan pada Kamis (18/6/2026) menanggapi penjelasan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari yang menyebut pendanaan MBG masih diambil dari anggaran pendidikan dan kesehatan.
>>> Polres Lebak Tangkap Pencuri Motor di Cimarga, Dua Pelaku Buron
"Jadi prinsipnya memang hari ini masih diambil dari anggaran pendidikan dan kesehatan, menurut penjelasan dari Waka BGN.
Tapi kami tetap menegaskan bahwa MBG itu sebenarnya penting," kata Lalu di kompleks DPR, Senayan, Jakarta.
Komisi X DPR meminta BGN mengelola program secara maksimal agar tepat sasaran, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
"Lagi-lagi kami mengingatkan agar tata kelola dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Bahwa hari ini di daerah-daerah 3T banyak yang belum menerima, ya tentu kami mengarahkan agar 3T menjadi prioritas utama," ujar Lalu.
Ia menambahkan, penggunaan pos anggaran pendidikan untuk MBG tidak menjadi masalah asalkan pemenuhan hak dasar siswa tidak dikorbankan.
"Walaupun misalnya postur anggarannya ada di anggaran pendidikan, kami berharap kebutuhan-kebutuhan dasar pendidikan lainnya tidak terganggu oleh anggaran tersebut," kata Lalu.
>>> Pemerintah Alokasikan Rp 100,1 Triliun untuk Pemulihan Pascabencana Sumatra
DPR juga mengapresiasi langkah efisiensi pemerintah dan menekankan standardisasi kelayakan konsumsi makanan bagi siswa.
"MBG sangat dibutuhkan oleh siswa-siswi kita, dengan tata kelola yang baik dan benar.
Tidak boleh ada lagi makanan basi, tidak boleh ada lagi makanan yang tidak layak konsumsi," tegas Lalu.
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan skema pendanaan MBG untuk tahun anggaran 2027 pada Senin (15/6).
"Sekarang pendidikan dan kesehatan, masih itu pendidikan dan kesehatan ya," kata Agustina di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
BGN memproyeksikan pagu anggaran besar untuk menjangkau puluhan juta penerima manfaat pada 2027.
>>> Jadwal Kualifikasi MLBB Asian Games 2026 Timnas Indonesia 18-21 Juni
"Menurut surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas untuk 2027, sebenarnya kami mendapat alokasi pagu itu Rp 270.201.499.678.000 (Rp 270 triliun) untuk penerima manfaat 81,5 juta," ujar Arumsari.
