Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus mengkritik keras pernyataan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid yang mendesak partainya segera menentukan sikap politik secara tegas.
Menurut Deddy, posisi politik PDIP merupakan kewenangan internal yang ditetapkan melalui mekanisme resmi partai, seperti kongres, rakernas, dan mandat dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
>>> InJourney Airports Revitalisasi Empat Bandara Sepanjang 2026
"Memangnya dia siapa?" ujar Deddy menanggapi desakan tersebut, Kamis (18/6/2026).
Ia menilai Jazilul seharusnya fokus mengurus internal partainya sendiri ketimbang mencampuri keputusan politik organisasi lain.
Kritik terhadap Istilah Oposisi
Deddy juga mengkritik penggunaan terminologi oposisi karena Indonesia menganut sistem presidensial, bukan parlementer.
Fungsi pengawasan dijalankan melalui mekanisme checks and balances di DPR, berbeda dengan oposisi formal berkabinet bayangan seperti di Inggris.
Saat ini, Deddy memastikan PDIP berada di luar pemerintahan dan mengambil peran sebagai penyeimbang kekuasaan demi menjaga kualitas demokrasi.
>>> Brimob Sterilisasi Venue Super Conference 2026 di PIK 2 Tangerang
Sebelumnya, Jazilul Fawaid meminta partai di luar koalisi pemerintah segera mendeklarasikan sikap secara tegas demi kelancaran program kerja Presiden.
Tuntutan itu muncul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, setelah adanya dinamika penolakan program Makan Bergizi Gratis.
"Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu," kata Jazilul.
Ia berargumen pemerintah membutuhkan soliditas politik dan persatuan agar program kerja eksekutif berjalan tanpa gangguan.
>>> Persija Jakarta Putus Kontrak Hanif Sjahbandi karena Cedera Lutut
Nama mantan Kepala Lemhannas Andi Widjajanto yang dekat dengan PDIP sempat dikaitkan dengan dugaan intervensi gerakan mahasiswa dalam isu penolakan tersebut.
