Jakarta – Kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih menunjukkan tren pelemahan di tengah pertumbuhan kredit perbankan yang secara umum tetap positif.
Berdasarkan kajian Perhimpunan Bank Umum Nasional (Perbanas), pertumbuhan kredit UMKM melemah sejak akhir 2022 dan masuk ke zona negatif pada akhir 2025.
>>> Lahan Pesisir Pantai Sicepit Batang Mulai Manfaatkan Program Minapadi Salin
Hingga Februari 2026, kredit UMKM masih terkontraksi sekitar 0,47 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Pelemahan ini berbeda dari tren kredit perbankan secara umum, terutama kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi yang masih tumbuh positif.
Chief Economist Perbanas, Winang Budoyo, mengatakan pelemahan kredit UMKM saat ini lebih didorong oleh sisi permintaan kredit atau bersifat demand-driven.
Mayoritas atau hampir 90 persen UMKM formal dan informal tidak mengajukan kredit karena merasa belum membutuhkan pinjaman sebagai alasan utamanya.
“Pembiayaan usaha mereka hampir 90 persen berasal dari dana pribadi (self-funded).
Hal ini menunjukkan permasalahan utama rendahnya akses pembiayaan UMKM terletak dari sisi permintaan kredit itu sendiri,” ujar Winang dalam diskusi panel Perbanas di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Di sisi lain, penelitian Perbanas menunjukkan sisi penawaran (supply side) pembiayaan UMKM sudah sangat suportif.
Survei menemukan bahwa ketika UMKM formal mengajukan kredit, tingkat persetujuannya sangat tinggi, yaitu sekitar 94,3 persen.
“Fakta ini mengkonfirmasi persoalan utama bukan terletak pada penolakan bank, melainkan pada rendahnya permintaan kredit baru, terbatasnya dorongan ekspansi usaha, dan belum kuatnya kesiapan UMKM untuk mengakses pembiayaan formal,” paparnya.
Dari wawancara tatap muka dengan sejumlah UMKM, Perbanas menemukan rendahnya permintaan kredit berkaitan erat dengan karakteristik UMKM Indonesia yang masih sangat pemilik-sentris.
>>> AS dan Iran Teken MoU Akhiri Perang Timur Tengah
Banyak UMKM masih mengandalkan pembiayaan pribadi, beroperasi dalam skala ultra mikro atau bekerja sendiri, menggunakan tenaga kerja keluarga, serta belum memiliki pemisahan yang jelas antara keuangan usaha dan rumah tangga.
Kajian tersebut juga menemukan adanya perbedaan kebutuhan pembiayaan antara UMKM formal dan informal.
