Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.2.7/4657/SJ tentang penyelenggaraan nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026.
Kebijakan ini bertujuan memicu perputaran ekonomi di tingkat daerah.
>>> Satgas PRR Percepat Pemulihan Pascabencana di Sumatra dengan Dana Rp 100,1 Triliun
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat memanfaatkan momentum ini untuk mendongkrak aktivitas pasar lokal.
Kegiatan nobar juga diharapkan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Pak Menteri ingin agar pendapatan asli daerah terus naik, ekonomi daerah berputar.
Salah satunya adalah bagaimana kepala daerah bisa menginisiasi nobar-nobar," kata Bima Arya saat kunjungan kerja di Jatinangor, Sumedang, Kamis (18/6/2026).
Menurut Bima Arya, ajang olahraga global ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan. Melalui nobar yang difasilitasi pemerintah daerah, sektor ekonomi informal di sekitar lokasi acara diharapkan ikut bergerak.
>>> Aksi Demo Mahasiswa di Patung Kuda Jakarta Pusat Bubar, Lalu Lintas Normal
"Ini bukan saja menyatukan anak-anak muda dalam forum santai, tetapi juga menggairahkan perekonomian. Targetnya ke sana," ujarnya.
Pemerintah pusat mengapresiasi kepala daerah yang cepat merespons regulasi tersebut. Beberapa daerah telah menyusun agenda menyambut Piala Dunia 2026 di wilayah masing-masing.
"Para kepala daerah melaporkan menyelenggarakan kegiatan ini. Hal yang sederhana tapi sangat bermakna," sambung Bima Arya.
Kemendagri menilai efek berganda dari nobar serupa dengan dampak positif libur panjang atau cuti bersama. Data pemerintah menunjukkan momentum libur efektif menyumbang pertumbuhan ekonomi makro.
"Menurut catatan kebijakan cuti bersama, long weekend mendorong ekonomi dan menyumbang pertumbuhan. Kami berharap momentum Piala Dunia bukan hanya nonton, tetapi ekonominya juga," kata Bima Arya.
>>> Arema FC Pulangkan Hamzah Titofani dari Deltras Sidoarjo
Pemerintah pusat menginstruksikan seluruh jajaran daerah memanfaatkan sisa momentum Piala Dunia 2026 secara maksimal. Penguatan usaha masyarakat dan ketahanan ekonomi lokal menjadi target utama evaluasi kebijakan ini.
