Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti gangguan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah.
Pemerintah meminta PT PLN (Persero) segera mengatasi masalah operasional ini demi kenyamanan masyarakat.
>>> Allo Bank Festival 2026 Resmi Dibuka di Indonesia Arena
Bahlil menegaskan bahwa kendali penuh atas persoalan teknis kelistrikan berada di bawah wewenang operasional PLN. Ia meminta langkah mitigasi yang terukur dan menyeluruh segera diterapkan.
"Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprehensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak ada lagi pemadaman.
Segera atasi masalah teknis ini, karena masalah teknis semuanya ini kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN," kata Bahlil melalui keterangan resmi pada Sabtu (20/6/2026).
Evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional dinilai menjadi kunci utama untuk mencegah gangguan serupa berulang. Koordinasi intensif juga telah dilakukan secara langsung dengan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo.
"Tadi saya juga sudah berbicara sama Pak Dirut.
Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk di dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat.
Yang mengoperasikan listrik itu bukan Dirjen Listrik, bukan kami. Kami regulasinya sementara yang melaksanakan kegiatan adalah PLN," ujar Bahlil.
Bahlil Bantah Isu Kekurangan Batubara
Di samping itu, Bahlil menepis spekulasi yang menyebutkan bahwa pemadaman terjadi akibat kelangkaan stok bahan bakar.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan batubara domestik untuk pembangkit listrik telah diantisipasi sejak awal melalui mekanisme penugasan.
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) telah menginstruksikan perusahaan produsen batubara nasional untuk mengalokasikan sekitar 180 juta hingga 190 juta ton.
Sementara itu, total kebutuhan batubara untuk sektor kelistrikan PLN pada tahun 2026 berada di angka 154 juta ton.
Dari total volume kebutuhan kelistrikan nasional tersebut, sebanyak 134 juta ton di antaranya sudah masuk dalam ikatan kontrak resmi.
Pemerintah kini mendesak percepatan penyelesaian kendala logistik dan penguatan pengawasan sistem internal.
