⌂ Beranda News Pemerintah & Swasta Atasi 2.000 Desa Blankspot Sinyal Internet di RI
News

Pemerintah & Swasta Atasi 2.000 Desa Blankspot Sinyal Internet di RI

Pemerintah & Swasta Atasi 2.000 Desa Blankspot Sinyal Internet di RI
Pemerintah & Swasta Atasi 2.000 Desa Blankspot Sinyal Internet di RI
A A Ukuran Teks16px

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melaporkan bahwa penyebaran akses internet di Indonesia kini telah menjangkau 83% desa dan kelurahan, atau sekitar 98% dari total populasi.

Namun demikian, masih ada sekitar 2.000 desa dan kelurahan yang belum tersentuh layanan internet. Area-area ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk segera diatasi.

>>> Laga Pramusim AC Milan vs MU: Momen Reuni Ruben Amorim

Kolaborasi Pemerintah dan Swasta

Dirut Bakti Komdigi, Fadhilah Mathar, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi di ribuan desa yang belum terjangkau tersebut akan dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta.

Pemerintah akan mengintegrasikan pembangunan melalui penyertaan pada operator seluler yang memenangkan tender frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz.

Sebagian desa akan dibangun oleh operator seluler pemenang tender tersebut.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan bahwa operator seluler diwajibkan membangun infrastruktur telekomunikasi layanan 4G berkualitas di 538 desa dan kelurahan dari Sumatera hingga Papua.

Selain itu, operator juga berkewajiban mempercepat penggelaran jaringan 5G hingga mencapai 51% cakupan populasi nasional pada tahun kelima.

Kualitas jaringan yang ditingkatkan diharapkan mampu mendongkrak kecepatan internet Indonesia hingga 100 Mbps.

Fadhilah menambahkan bahwa cakupan internet ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga swasta, sehingga diperlukan kerja sama dari semua pihak.

>>> GTR Ultra 2026: Pahami Race Pack dan Asuransi Sebelum Mendaftar

Mengenai 2.000 daerah blankspot, Fadhilah menyebutkan mayoritas berada di enam provinsi di wilayah Papua. Kendala keamanan menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pembangunan di beberapa lokasi.

Ia menuturkan bahwa di beberapa lokasi, tower dan perangkat sudah tersedia, namun proses pembangunan tidak dapat dilanjutkan karena kesulitan akses dan masalah keamanan.

I
Tim Redaksi
Penulis: Indah Novitasari
📰 Update Terbaru
STIKIBOTOM