Asosiasi Penyelenggara Infrastruktur Menara Telekomunikasi memberikan perhatian khusus terhadap isu eksklusivitas dalam sengketa penyediaan menara di Kabupaten Badung, Bali.
Organisasi ini menilai kesempatan berusaha di sektor infrastruktur telekomunikasi harus senantiasa dilindungi serta mengacu pada prinsip persaingan usaha yang sehat.
Ketua Umum Aspimtel Theodorus Ardi Hartoko menyatakan pihaknya saat ini masih memantau perkembangan sengketa tersebut secara berkala.
Menurutnya, setiap pelaku usaha memiliki hak yang sama dalam menjalankan kegiatan bisnis asalkan tetap mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku.
Aspimtel menilai praktik eksklusivitas dalam kesempatan berusaha merupakan hal krusial yang tidak selayaknya diteruskan jika membatasi pihak lain.
Terkait indikasi praktik monopoli dalam perkara ini, asosiasi tersebut menyatakan masih melakukan pemantauan dan belum mengambil kesimpulan final.
Pihak Aspimtel juga telah melakukan diskusi langsung dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha guna menyampaikan aspirasi terkait keadilan bisnis.
Mengenai detail angka dan perubahan jumlah titik menara, asosiasi menyebutkan bahwa rincian tersebut berada di bawah kewenangan operator.
Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Bali mengabulkan permohonan banding dalam perkara antara Pemerintah Kabupaten Badung dan PT Bali Towerindo Sentra Tbk.
Putusan pengadilan memerintahkan perpanjangan kerja sama infrastruktur menara terpadu serta pembongkaran menara lain yang bukan milik Bali Towerindo.
