"Bisa dibayangkan bintara dan tamtama usia 18 bisa jadi bintara-tamtama, sampai 60 tahun berarti masa kerjanya 42 tahun, sementara perwira yang sekolahnya lebih tinggi, itu masa kerjanya lebih kecil, itu mengapa harus ada pemisahan, jadi ada penghargaan kepada mereka yang memang sekolah untuk menambah usia pensiun itu," jelas Edward.
Penolakan terhadap opsi batas pensiun hingga 63 tahun didasarkan pada pertimbangan regenerasi internal Polri.
Beban tugas di lapangan yang dinamis menuntut struktur organisasi tetap diisi personel produktif tanpa mengganggu siklus rekrutmen tahunan.
"Jadi ini ada kompetisi yang sehat antara anggota. Kalau semua 60 maka terjadi demotivasi, kami tidak perlu sekolah toh usia pensiunnya sama," sambungnya.
Edward menegaskan bahwa angka maksimal 61 tahun bagi jenderal bintang empat sudah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
Formula ini menjadi jalan tengah setelah membandingkan dengan instansi penegak hukum lain seperti Kejaksaan.
"Kenapa tidak 63 tetapi kemudian maksimal 61, ini persoalan regenerasi sendiri dalam tubuh Polri, itu sudah merupakan pertimbangan cukup komprehensif dengan lihat beban tugas, lihat bagaimana di lapangan, sehingga kami pisahkan 59 dan 60," tutur dia.
>>> NASA Gandeng Prada Rancang Pakaian Dalam Astronaut untuk Misi Artemis IV
Dampak Anggaran dan Rekrutmen
Pemerintah menilai penyamaan usia pensiun pada 60 tahun untuk semua golongan berisiko memicu stagnasi penyerapan anggaran negara.
Pertumbuhan rekrutmen polisi baru dikhawatirkan mandek karena tidak ada keseimbangan antara personel yang keluar dan masuk.
"59 dan 60 Pak, karena mohon maaf karena alasan kita supaya ada motivasi bagi bintara dan tamtama. Kenapa 60?
Benar yang dikatakan Bu Mercy kami melakukan perbandingan dengan kejaksaan, sebagai APH dia 62 malah turun jadi 60, kenapa 59 dan 60 itu," tutur Edward.
