Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan merevisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) periode 2025-2034.
Revisi ini bertujuan untuk memfasilitasi integrasi program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt (GW).
>>> Google dan PDSKJI Luncurkan Buku Panduan Kesehatan Mental Remaja
Langkah penyesuaian regulasi ini penting untuk mematangkan payung hukum dan strategi eksekusi proyek energi hijau tersebut.
Pemerintah sedang menyusun regulasi pendukung agar megaproyek energi terbarukan ini memiliki landasan operasional yang kuat.
Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Harris, menyatakan bahwa perumusan strategi pelaksanaan program PLTS 100 GW terus berjalan.
Ia menambahkan bahwa revisi RUPTL merupakan hal yang lumrah demi mengakomodasi kebutuhan pasokan energi bersih terbaru.
Penyelarasan RUPTL dinilai krusial karena seluruh proyek pembangkit yang tersambung ke jaringan transmisi nasional wajib terdaftar dalam dokumen resmi tersebut.
>>> Bank Indonesia Naikkan Suku Bunga Acuan ke 5,50% di Luar Jadwal
Harris memastikan koordinasi intensif terus berjalan dengan berbagai pemangku kepentingan vertikal guna menyelaraskan target pasokan listrik nasional.
Sebagai langkah awal, pemerintah memprioritaskan percepatan pembangunan PLTS fase pertama berkapasitas 17 GW.
Pembangunan infrastruktur awal ini didesain sebagai pilar utama untuk mengakselerasi target transisi energi bersih di Indonesia.
Untuk mendukung proyek fase pertama, Kementerian ESDM bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah mengalokasikan lahan seluas 24.000 hektare di Pulau Jawa.
>>> Manchester United Diperingatkan Agar Tidak Jual Harry Maguire
Infrastruktur pembangkit di atas lahan tersebut nantinya akan diintegrasikan langsung dengan jaringan transmisi dan gardu induk milik PLN.
