BPJS Kesehatan mencatat defisit anggaran sebesar Rp 2 triliun setiap bulan.
Kondisi ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Penyebab utama defisit adalah lonjakan rasio klaim yang melampaui total iuran masuk. Manajemen menyebut aktivitas transaksi harian yang sangat tinggi mempercepat penyerapan sisa anggaran.
"Jadi Bapak Ibu sekalian, memang BPJS ini mempunyai pengalaman defisit itu mulai tahun 2018-2020.
Kemudian pandemi COVID sedikit efisien, kemudian sampai sekarang rasio klaim sudah sampai 108,72 persen," kata Prihati dalam rapat.
Setiap harinya, transaksi kesehatan di fasilitas mitra mencapai 2 juta penanganan. Hal ini memicu ketimpangan antara belanja bulanan dan total iuran yang dihimpun.
"Dan ini Bapak Ibu sekalian, kita melakukan transaksi kesehatan itu sehari 2 juta transaksi.
Ini menghasilkan pembayaran Rp 500 miliar sehari, dan sebulan sebesar Rp 16 triliun, kurang lebih Rp 16,5 triliun.
Dan iuran yang masuk sebesar Rp 14 triliun. Jadi setiap bulan kita defisit Rp 2 triliun," katanya.
Manajemen memproyeksikan potensi gagal bayar pada pertengahan tahun depan jika tren defisit berlanjut. Dukungan dari parlemen sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi skenario buruk tersebut.
"Namun demikian, kita masih punya cadangan untuk pembayaran klaim ini sampai awal tahun depan.
Dan kita akan gagal bayar di Juli 2027 bila tidak ada intervensi (dukungan) Bapak, Ibu, sekalian," ucapnya.
Di tengah ancaman gagal bayar, manajemen menerima informasi adanya potensi kucuran dana segar dari pemerintah pusat. Sinyal positif tersebut didapat setelah koordinasi internal dari Istana.
"Oleh karena itu, itu gambaran rasio klaim dan situation keuangan BPJS sekarang.
