Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah memulai pembahasan rencana keuangan jangka menengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Langkah ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan program kerja kementerian di masa mendatang.
Menteri Perdagangan Budi Santoso memimpin pertemuan dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan.
Agenda utama pertemuan adalah membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan untuk Tahun Anggaran (TA) 2027.
"Pembahasan anggaran baku indikatif saja sih, tahun 2027. Jadi nggak ada masalah, sudah selesai dibahas.
Karena memang prosesnya kan harus dibahas di Komisi VI, itu saja sih," ujar Budi Santoso.
Meskipun besaran pagu anggaran 2027 belum dirinci secara spesifik, Budi Santoso mengindikasikan adanya potensi penurunan jika dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun sebelumnya.
"Ya memang ada penurunan sedikit, tapi kan ini belum selesai. Jadi masih ada pembahasan lagi, baru indikatif.
Kita pada prinsipnya akan terus mengoptimalkan program-program yang ada," jelasnya.
Sebagai perbandingan, alokasi anggaran untuk Kementerian Perdagangan pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 1.400.364.230.000 atau sekitar Rp 1,4 triliun.
Angka ini merupakan hasil keputusan bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas.
Jika penurunan anggaran pada rancangan 2027 terealisasi, ini akan memperpanjang tren penyusutan dana tahunan kementerian.
Sebelumnya, tren penurunan anggaran ini telah dipaparkan dalam rapat kerja bersama legislatif pada pertengahan tahun lalu.
Budi Santoso juga memaparkan bahwa pagu anggaran Kementerian Perdagangan pada tahun 2026 menurun sebesar Rp 871.877.293.000 atau 38,37% jika dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2023.
Penyusutan anggaran ini berdampak pada struktur pembiayaan internal, menekan alokasi belanja nonoperasional meskipun beban belanja operasional terus meningkat.
