⌂ Beranda News Pemerintah Tata Ulang Program Makan Bergizi Gratis Guna Atasi Pemborosan

Pemerintah Tata Ulang Program Makan Bergizi Gratis Guna Atasi Pemborosan

Pemerintah Tata Ulang Program Makan Bergizi Gratis Guna Atasi Pemborosan
Ilustrasi program Makan Bergizi Gratis di Indonesia
A A Ukuran Teks16px

"Nah ini juga akan jadi masalah, ini yang akan diselesaikan, maka perlu waktu kira-kira satu bulan, untuk menata ini kembali," pungkasnya.

Zulkifli Hasan menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah mengalihkan sasaran dari sekolah yang tidak terlalu memerlukan program ini ke wilayah pedalaman.

"Misalnya sekolah-sekolah yang bagus ini akan dilakukan dalam satu bulan ini, sekolah-sekolah yang elit ya memang enggak memerlukan makan bergizi, tentu nanti akan dilihat ya," ujar Zulkifli Hasan.

Pemerintah berupaya keras agar wilayah terpencil segera mendapatkan akses bantuan pemenuhan gizi.

"Nah ini akan ditata lebih lanjut karena kita akan focus kepada yang terlambat ini, sangat terlambat, (yaitu daerah) 3T," ujar Zulkifli Hasan.

Strategi Efisiensi Anggaran

Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang memaparkan strategi pemanfaatan fasilitas eksisting seperti kantin sekolah sebagai dapur program di wilayah tertinggal.

in2

Langkah ini dilakukan tanpa harus membangun gedung baru.

"Nanti kita fokus ke 3T. Fokus 3T sama 3B," ujar Nanik.

BGN kini menyiapkan sejumlah alternatif pembiayaan pembangunan dapur selain mengandalkan APBN. Sumber dana alternatif meliputi dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan hibah yayasan.

"Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak loh hibah-hibah ini.

>>> Nova Arianto Siapkan Mathew Baker Hadapi Australia di Semifinal

Bahkan, sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur," ujar Nanik dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).

Langkah alternatif ini diambil untuk menekan beban anggaran negara setelah total alokasi dana program mengalami pemangkasan menjadi Rp268 triliun.

"Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN.

Dulu kan full 100 persen dibiayai oleh APBN," ujar Nanik.

Pendekatan di wilayah terpencil disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang relatif sedikit di setiap lokasi. "Kita juga tidak harus membangun dapur baru.

I
Tim Redaksi
Penulis: Indah Novitasari
📰 Update Terbaru