Langkah kebijakan yang terkoordinasi sangat penting dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Kerja sama internasional dibutuhkan untuk menjaga ketahanan pangan, memperkuat sistem perdagangan, dan mendorong transisi energi.
Pembuat kebijakan domestik dituntut menyeimbangkan pengendalian inflasi dengan dukungan aktivitas ekonomi. Mereka juga harus memperkuat keberlanjutan fiskal dan menjaga stabilitas sektor keuangan.
Perlambatan ekonomi berisiko mengurangi investasi dan mempersempit ruang fiskal pemerintah. Kondisi ini mempersulit penciptaan lapangan kerja di negara berkembang, terutama di tengah disrupsi teknologi AI.
Agenda penyerapan tenaga kerja perlu difokuskan pada investasi modal fisik, modal manusia, infrastruktur digital, serta mobilisasi investasi swasta.
Kajian Bank Dunia menyoroti dampak utang pemerintah terhadap suku bunga di negara berkembang.
>>> MR. DIY Indonesia Bagikan Dividen Perdana Rp17,62 Per Saham
Pembayaran bunga yang lebih tinggi dan meningkatnya risiko tekanan utang menjadi tantangan utama akibat lonjakan utang.
Tingkat utang yang lebih tinggi berkorelasi positif dengan kenaikan spread obligasi pemerintah berdenominasi dolar AS maupun imbal hasil obligasi domestik.
Hubungan nonlinier ini membuat kenaikan rasio utang terhadap PDB memicu lonjakan imbal hasil yang semakin besar saat utang sudah tinggi.
Peningkatan rasio utang terhadap PDB di EMDE sejak 2010 berkaitan dengan kenaikan sovereign spread sekitar 110 basis poin dan imbal hasil obligasi domestik sekitar 30 basis poin.
Lonjakan utang di negara maju juga ikut mendorong kenaikan suku bunga di EMDE.
Dengan posisi utang EMDE pada tingkat tertinggi secara historis, tambahan pinjaman baru berpotensi memicu kenaikan suku bunga yang lebih besar.
Dampak ini lebih kuat pada negara dengan riwayat gagal bayar, peringkat kredit rendah, status frontier market, ketergantungan utang jangka pendek, dan tata kelola lemah.
Penguatan posisi fiskal di negara berkembang menjadi sangat penting untuk menahan biaya pinjaman dan menjaga ruang anggaran.
