Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar untuk menghidupkan kembali program pembagian kompor listrik pada tahun depan.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama DPR di Jakarta pada Senin (15/6/2026).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan menekan ketergantungan terhadap impor LPG nasional yang saat ini mencapai sekitar 80 persen.
Volume impor yang besar berdampak langsung pada pengeluaran kas negara. "Di saat ICP seperti ini, devisa kita keluar untuk membeli LPG itu sekitar di atas Rp130 triliun.
Subsidinya di atas Rp80 triliun," ujar Bahlil.
Ia menambahkan, jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, akan menjadi masalah. "Maka salah satu alternatifnya adalah kita dorong kompor listrik," katanya.
Teknologi Baru Kompor Listrik
Sebagai langkah awal, pemerintah mengkaji penerapan teknologi kompor listrik yang ramah terhadap kapasitas daya listrik rumah tangga kecil.
"Supaya rakyat kita yang di daerah-daerah, di kecamatan, di desa itu bisa dipakai dengan listrik kapasitas daya mereka yang ada," ujar Bahlil.
Menanggapi penolakan masyarakat yang sempat menghentikan program serupa sebelumnya, Bahlil menegaskan adanya pembaruan teknologi pada peralatan yang akan dibagikan.
"Ada model kompor listrik yang model baru.
Jadi memang semakin ke sini ada teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan teknologi kompor listrik yang lama," jelasnya.
Pihak kementerian masih merumuskan formulasi final terkait kuantitas unit yang akan didistribusikan.
"Nanti tunggu kita pembahasan anggaran dengan DPR, mungkin di bulan Agustus baru bisa keluar berapa jumlah unit," ujar Bahlil.
Sebelumnya, pemerintah sempat mengagendakan pembagian ratusan ribu unit kompor listrik, namun akhirnya dibatalkan. Direktur Distribusi PT PLN (Persero) Adi Priyanto mengatakan, "300 ribu (kompor listrik) nggak jadi ya."
