Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI mendesak PDI Perjuangan untuk segera menyatakan sikap politik yang tegas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Permintaan ini disampaikan demi menjaga soliditas antarpartai dalam mengawal berbagai program kerja nasional yang telah disusun.
Menghindari Ambiguitas Politik
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, menyatakan bahwa ketidakjelasan sikap politik dapat menimbulkan kebingungan di kalangan partai pendukung pemerintah.
Ia menekankan pentingnya persatuan dan soliditas untuk memastikan program-program presiden berjalan sesuai target.
"Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi.
Jangan abu-abu," ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Jazilul menambahkan bahwa koalisi pemerintah menghormati perbedaan pandangan politik dari pihak luar, namun sikap yang tidak tegas dikhawatirkan dapat mengganggu jalannya pemerintahan.
Meskipun PDIP kerap memproklamirkan diri sebagai partai penyeimbang, PKB menganggap definisi tersebut masih menyisakan ambiguitas dan mendesak penetapan status politik yang konkret.
Kepastian posisi politik PDIP dinilai akan berdampak positif pada ritme kerja sama dalam konstelasi politik nasional.
Klarifikasi PDIP Terkait Aksi Demonstrasi
Sebelumnya, PDI Perjuangan telah memberikan klarifikasi resmi mengenai tudingan keterlibatan partai dalam aksi massa mahasiswa.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menegaskan bahwa partai tidak terlibat dalam berbagai demonstrasi, baik yang terjadi pada akhir Agustus maupun aksi mahasiswa baru-baru ini.
"Dipastikan, PDI Perjuangan, sesuai dengan perintah Ibu Ketua Umum, terhadap berbagai demonstrasi, baik akhir Agustus yang lalu maupun turunnya adik-adik mahasiswa, tidak ada sama sekali keterlibatan dari PDI Perjuangan," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6).
Said merespons tuduhan aliansi BEM Bersatu yang mengaitkan salah satu penggerak aksi dengan tokoh partai.
Ia juga meminta publik tidak mengaitkan kehadiran tokoh tertentu di lokasi aksi sebagai representasi institusi partai.
