Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti mengumumkan perubahan signifikan pada struktur ekonomi Maluku Utara dalam satu dekade terakhir.
Perubahan tersebut terjadi karena pergeseran wilayah dari pusat rempah menjadi salah satu pusat industri hilirisasi nikel nasional.
>>> Said Iqbal: 2.500 Buruh PT Pakerin di Mojokerto Terancam PHK
Pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut kini berhasil didorong hingga mencapai angka dua digit.
Peningkatan pesat ini utamanya terjadi pada kontribusi sektor industri, sementara sektor pertanian justru mengalami penurunan.
Transformasi progresif dalam perekonomian ini perlu direkam secara akurat oleh pihak berwenang melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE2026).
Pendataan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 sebagai basis penyusunan kebijakan pemerintah.
"Maluku Utara adalah provinsi dengan aktivitas ekonomi yang progresif dan sedang berkembang dengan pesat.
Oleh sebab itu, secara ekonomi Maluku Utara cukup penting bagi Indonesia, sehingga pencanangan hari ini saya hadiri secara langsung," ujar Amalia.
Penggunaan hasil sensus ke depan diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam memetakan serta mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.
Amalia menyebutkan wilayah kepulauan ini memiliki potensi besar pada sektor pariwisata unggulan serta hilirisasi komoditas perkebunan seperti pala dan cengkeh.
Di sisi lain, kewaspadaan terhadap tingginya pertumbuhan ekonomi juga disuarakan oleh pemerintah daerah setempat.
>>> Warga Gili Meno dan Walhi Adukan Pemkab Lombok Utara ke Kemendagri
Sektor industri ekstraksi yang menjadi penopang utama memiliki sifat terbatas dan dapat habis sewaktu-waktu.
"Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan, kami butuh data yang tepat, seperti mengetahui industri apa yang sedang happening, booming, pertumbuhan ekonomi tertinggi di kabupaten mana, dan kendala apa yang dihadapi pelaku usaha di Maluku Utara," jelas Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara.
Akurasi data pendataan ini nantinya akan membantu Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memetakan kebutuhan riil para pelaku usaha secara rinci.
Seluruh elemen usaha dan asosiasi diharapkan ikut mengedukasi masyarakat agar bersedia menerima petugas serta memberikan informasi yang valid.
