Pemerintah akan menerapkan aturan baru bagi registrasi nomor HP prabayar mulai 1 Juli 2026. Setiap pelanggan baru wajib melakukan pemindaian wajah sebagai data biometrik.
Sebelumnya, registrasi cukup menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK). Kini, validasi diperkuat dengan face recognition.
>>> Arda Guler Cetak Gol Perdana di Piala Dunia, Ukir Rekor Baru
Chairman CISSReC Pratama Persadha menilai langkah ini penting untuk memperkuat identitas pelanggan. Namun, ia mengingatkan ancaman teknologi deepfake berbasis AI.
"Implementasi face recognition harus dilengkapi teknologi liveness detection agar sistem dapat membedakan wajah asli dengan foto, video, rekaman layar, maupun deepfake," ujar Pratama kepada detikINET, Jumat (26/6/2026).
Menurut Pratama, perkembangan AI generatif membuat pembuatan wajah palsu semakin mudah. Tanpa deteksi yang memadai, pelaku kejahatan bisa mendaftarkan nomor menggunakan foto korban dari media sosial.
Selain ancaman deepfake, pengamanan data biometrik selama proses registrasi juga krusial. Pratama menekankan penggunaan enkripsi dengan standar kriptografi modern agar data tidak disadap.
>>> Jepang Tak Gentar Hadapi Brasil di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026
Ia juga mendorong penerapan zero trust architecture, di mana tidak ada pengguna atau perangkat yang otomatis dipercaya.
Ancaman dari dalam (insider threat) juga harus diantisipasi dengan pembatasan hak akses dan audit berkala.
Pratama menilai, jika liveness detection dipadukan dengan tata kelola keamanan yang kuat, registrasi SIM berbasis biometrik bisa menjadi benteng baru.
Hal ini dapat mencegah penyalahgunaan identitas dan menekan kejahatan digital.
>>> Tablet Mini Makin Dilirik untuk Mendukung Tren Kerja Fleksibel
"Biometrik bukan sekadar alat autentikasi, tetapi aset digital permanen yang harus dijaga sepanjang hidup pemiliknya," pungkas Pratama.
