Gusrizal mengatakan, penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan dengan sistem yang jelas sehingga pupuk bersubsidi sampai ke tangan petani yang berhak.

Kios hanya akan memberikan pupuk subsidi kepada petani yang datanya terdaftar di sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK).

"Setiap kios resmi menerima data petani sesuai E-RDKK (elektronik Rencana Definitif Kebutuhan kelompok). Petani terdaftar inilah yang berhak menerima pupuk bersubsidi. Untuk memastikan pupuk bersubsidi diterima oleh petani yang berhak, maka kios akan memastikan bahwa petani telah terdaftar dalam E-RDKK, membawa Kartu Tani atau menunjukkan KTP," ujar Gusrizal.

Gusrizal memastikan Pupuk Indonesia telah memenuhi stok pupuk bersubsidi dengan jumlah sesuai ketetapan pemerintah.

Total stok pupuk bersubsidi per 11 November 2022 sebanyak 714.092 ton, dengan kebutuhan stok minimal 449.932 ton.

×

Artinya, stok pupuk bersubsidi saat ini 159% di atas stok minimum yang disyaratkan negara.

Disinggung soal kelangkaan pupuk, Dedi Nursyamsi, Kepala Badan Pembinaan dan Penyuluhan Tenaga Pertanian Kementerian Pertanian (BPPSDMP), mengatakan, pembatasan subsidi dilakukan karena pemerintah perlu lebih efisien agar tidak memasok pupuk bersubsidi sebanyak-banyaknya yang ditentukan dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Perdesaan).

Oleh karena itu pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi pupuk yang paling dapat meningkatkan produktivitas yaitu urea dan NPK.

Tiga jenis pupuk lainnya yakni SP36, ZA dan pupuk organik tidak masuk dalam daftar pupuk bersubsidi.

"Sebetulnya kebutuhan pupuk kita berdasarkan RDKK 24 juta ton, tetapi kenyataannya pemerintah hanya mampu memberikan subsidi 9 juta ton. Mau tidak mau kita harus kurangi jenis pupuknya. Kita prioritaskan yang utama adalah makro primer. Makro primer itu di urea dan NPK," jelas Dedy beberapa waktu dilansir dari CNN Indonesia.***