Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menyesuaikan tarif layanan bus Transjabodetabek dalam waktu dekat. Namun, kebijakan pemberian subsidi bagi penumpang akan tetap dipertahankan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan hal itu di Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (10/6/2026). Ia menegaskan bahwa subsidi tidak akan dihapuskan.
>>> Inter Milan Jajaki Transfer Pemain Real Madrid, Camavinga Jadi Target Utama
"Terus terang segera kami putuskan. Tapi saya ingin meluruskan, jangan sampai kemudian tidak disubsidi.
Nggak mungkin tidak disubsidi, pasti tetap akan disubsidi," kata Pramono.
Penyesuaian tarif dipicu oleh tingginya biaya perawatan infrastruktur halte penunjang operasional. Anggaran perawatan tersebut banyak bersumber dari APBD Jakarta.
"Hampir semua halte yang bukan di wilayah Jakarta pun kita harus yang merawat. Itulah yang menjadi penyebab kemudian kenapa akan ada penyesuaian," ujar Pramono.
Pramono juga membandingkan tarif Transjabodetabek dengan moda transportasi lain menuju Bandara Soekarno-Hatta. Menurutnya, tarif saat ini masih sangat murah.
"Koper juga bisa naik ke bus. Bahkan dibandingkan dengan Damri yang paling murah kan Rp 80 ribu, taksi rata-rata Rp 200 ribu.
Kalau kemudian Rp 3.500 untuk parkir di Soekarno-Hatta saja tidak cukup, maka yang begitulah akan ada penyesuaian," tambahnya.
Pramono menegaskan bahwa penyesuaian tarif tidak berlaku untuk seluruh rute. Formulasi tarif baru masih digodok dan akan segera difinalisasi.
"(Tarif) segera difinalkan.
Sementara masih tarif yang sama, dalam waktu segera akan segera diputuskan," katanya di Balai Kota Jakarta pada Jumat (12/6/2026).
Ia mencontohkan, tarif rute Blok M menuju Bandara Soekarno-Hatta kemungkinan akan disetarakan dengan tarif Transjakarta. Hal ini mempertimbangkan volume pengguna yang tinggi.
>>> Brasil Imbang Lawan Maroko pada Laga Pembuka Piala Dunia 2026
"Evaluasinya sebenarnya sederhana saja, peminatnya tinggi banget. Dulu kan target kita 2.000 per hari, ternyata lebih dari itu.
Karena memang aktivitas orang ke bandara kan tinggi," ujar Pramono.
Tanggapan DPRD dan Pengguna
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani mengingatkan agar penentuan tarif baru dilakukan dengan kalkulasi matang. Ia meminta agar aspek keterjangkauan menjadi pertimbangan utama.
