Lonjakan penggunaan kecerdasan buatan dan ekonomi digital membuat kebutuhan akan konektivitas internet melonjak tajam. Infrastruktur kabel laut menjadi tulang punggung utama untuk menopang kebutuhan data yang masif tersebut.
Namun, pembangunan jaringan bawah laut ini tidak bisa dilakukan dengan mudah di wilayah perairan Indonesia. Ruang laut nusantara memiliki banyak fungsi yang saling bersinggungan satu sama lain.
>>> Aksi Impresif Joao Pedro Luntur Mitos Nomor 9 Keramat Chelsea
Padatnya Pemanfaatan Ruang Laut Nasional
Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa ruang laut Indonesia bersifat multi-use. Area perairan yang sama dipakai untuk jalur pelayaran, aktivitas perikanan, migas, pertambangan, hingga kawasan konservasi.
Kondisi tersebut memicu potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang serta risiko gangguan pada kabel bawah laut.
Pemerintah telah menetapkan koridor kabel melalui Kepmen KP Nomor 14 Tahun 2021 untuk mengatasi persoalan itu.
>>> Hat-trick Kylian Mbappe Pastikan Kemenangan Telak Real Madrid
Koridor tersebut mencakup 217 segmen, 209 landing point, serta empat lokasi landing station SKKL internasional. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan kepastian jalur bagi para investor.
Birokrasi dan Koordinasi Lintas Sektor
Tantangan lain yang dihadapi dalam proyek infrastruktur ini adalah panjangnya birokrasi perizinan. Proses yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga berpotensi memperlambat waktu investasi.
Pemerintah berupaya mengubah pendekatan sektoral menjadi multisektoral yang lebih simultan. Koordinasi yang efektif antar instansi menjadi kunci agar Indonesia semakin kompetitif di sektor digital.
>>> Tips Proteksi Handphone Agar Tetap Aman Selama Menghadiri Demo
Ekonomi digital Indonesia sendiri diproyeksikan mencapai USD 109 miliar pada 2025. Potensi pasar yang besar ini menjadi modal penting untuk menarik lebih banyak investasi jaringan kabel laut.
