⌂ Beranda News Menteri Keuangan Bantah Program Prioritas Bebani Fiskal

Menteri Keuangan Bantah Program Prioritas Bebani Fiskal

Menteri Keuangan Bantah Program Prioritas Bebani Fiskal
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di kompleks DPR/MPR
A A Ukuran Teks16px

>>> Jaksa Tuntut Direktur PT GTI 15 Tahun Penjara atas TPPU Rp 220 Miliar

Target defisit APBN dipastikan tetap aman pada kisaran 2 hingga 3 persen meskipun program prioritas berjalan penuh.

"Termasuk program-program itu enggak dipertanyakan karena kita bisa yakinkan bahwa dengan program itu pun, defisit bisa kita pertahankan di 2-3 persen," tutur Purbaya.

Kebijakan fiskal nasional memiliki instrumen pertahanan yang cukup kuat untuk meredam gejolak harga minyak mentah dunia.

Sebelumnya, pagu anggaran MBG tahun 2026 dipotong dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun. Penyesuaian ini merupakan bagian dari penghematan yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

"Penghematan-penghematan tertentu sesuai ketentuan Presiden sehingga dana BGN bisa dipakai lebih efisien.

Nanti ada penghematan lebih lanjut," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta pada Selasa (19/5/2026).

Realisasi serapan anggaran MBG terus meningkat.

Hingga akhir Mei 2026, realisasi belanja MBG mencapai Rp 88,15 triliun, tumbuh 17,53 persen dari posisi April 2026 yang sebesar Rp 75 triliun.

Dana tersebut tersalurkan ke 63,13 juta penerima manfaat, mencakup 48,9 juta siswa dan 14,3 juta kelompok non-siswa seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, melalui 29.679 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Secara kumulatif, realisasi belanja negara hingga akhir Mei 2026 mencapai Rp 1.365,4 triliun, tumbuh 34,4 persen secara tahunan.

"Belanja negara tumbuh 34,4 persen menjadi Rp 1.365,4 triliun. Pemerintah sengaja mempercepat belanja agar dampaknya terhadap perekonomian dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun," kata Purbaya.

>>> Bernardo Silva Tunda Keputusan Masa Depan hingga Piala Dunia 2026 Usai

Kementerian Keuangan berkomitmen meningkatkan akuntabilitas, tata kelola, dan efisiensi mekanisme belanja yang dijalankan oleh BGN.

I
Tim Redaksi
Penulis: Indah Novitasari
📰 Update Terbaru