Sistem desentralisasi ini diharapkan dapat memotong rantai birokrasi panjang yang selama ini memicu keterlambatan distribusi pangan.
Pelibatan UMKM makanan lokal di setiap daerah juga menjadi target jangka panjang dari pembenahan program ini.
"Daerah yang paling memahami kebutuhan warganya seyogianya diberi ruang lebih besar untuk melayani mereka," kata Ninik S. Deyang.
BGN memastikan penghentian pendaftaran dapur baru berlaku sejak pengumuman resmi dikeluarkan di gedung BGN Jakarta. Kebijakan ini akan dipertahankan hingga proses evaluasi dan penataan prosedur operasional selesai dilaksanakan.
"Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran," kata Kepala BGN Ninik S.
Deyang dalam konferensi pers di gedung BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Lembaga berwenang menegaskan bahwa efisiensi menjadi landasan utama perbaikan performa program distribusi pangan gratis ini. Pemetaan ulang wilayah rawan gizi buruk sedang berjalan demi akurasi data penerima bantuan.
>>> Mendagri Tito Karnavian Larang Kepala Daerah Rekrut Tenaga Honorer Baru
"Dalam rangka efisiensi anggaran maka hal yang kami lakukan adalah pertama refocusing penerima manfaat. Dua, moratorium dapur titik-titik baru," ujarnya.
