Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melarang pemerintah daerah merekrut tenaga honorer baru, khususnya di bidang administrasi.
Kebijakan ini diambil untuk mencegah beban anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang berlebihan.
>>> Terapis Spa Surabaya Bantah Curi Rp 1,2 Miliar, Akui Diberi Akses ATM
Tito menjelaskan bahwa perekrutan tenaga honorer administrasi sering kali diisi oleh tim sukses kepala daerah.
Hal ini kemudian menjadi beban bagi keuangan daerah, baik bagi kepala daerah yang menjabat maupun penggantinya.
Penegasan ini disampaikan Tito seusai Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Senin (8/6/2026).
"Ya honorer, kita minta kepala daerah untuk mungkin tidak usah menarik tenaga honorer lagi, apalagi tenaga honorer yang administrasi yang bukan skill karena nanti mereka menjadi beban," ujar Tito.
Ia menambahkan bahwa perekrutan tenaga honorer administrasi yang masif dapat menyulitkan keuangan daerah ketika mereka menuntut diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Kebijakan ini berbeda dengan pengangkatan tenaga honorer yang memiliki keahlian khusus seperti guru atau tenaga kesehatan. Jika bidang tersebut memang kekurangan, pengangkatan dapat dipertimbangkan.
>>> Unair Buka Pendaftaran Jalur Mandiri Juni-Juli 2026, Cek Jadwalnya
"Yang sekarang terjadi kan PPPK ataupun PNS yang diangkat dari tenaga honorer kalau yang skill seperti guru, tenaga kesehatan okelah.
Tapi, kalau tenaga administrasi kan mohon maaf dulunya banyak tim sukses dijadikan tenaga honorer," jelasnya.
Penghentian sementara perekrutan tenaga honorer administrasi diharapkan dapat memberikan ruang fiskal yang lebih sehat bagi kepemimpinan daerah di masa depan.
Tito meminta para kepala daerah untuk belajar dari pengalaman buruk sebelumnya.
Menurut Tito, lonjakan jumlah pegawai honorer berpotensi melanggar ketentuan batas maksimal alokasi belanja pegawai di daerah yang diatur undang-undang, yaitu 30% dari APBD.
>>> Klaim Indonesia Tinggalkan Dolar AS Demi Yuan Terbukti Menyesatkan
Ia menekankan bahwa APBD sebaiknya lebih banyak digunakan untuk kepentingan rakyat, seperti pembangunan fasilitas publik, perbaikan sekolah, dan layanan kesehatan, dibandingkan untuk merekrut banyak pegawai administrasi.
