Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Provinsi Riau menjalin sinergi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Langkah ini bertujuan memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
>>> Pemerintah Pertimbangkan Relaksasi Kuota Produksi Minerba Saat Harga Naik
Aparatur pemerintahan hingga tingkat lingkungan warga di Pekanbaru dinilai siap menjalankan program ini.
Keterlibatan kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menjadi kekuatan tambahan untuk menyampaikan informasi tunggakan PKB dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Melalui pendekatan persuasif oleh kader PKK, masyarakat diharapkan lebih patuh dalam membayar pajak yang tertunggak. "Ini merupakan bentuk kerja sama antara Wali Kota Pekanbaru dengan Pemprov Riau.
Kami berharap seluruh pihak dapat bekerja keras.
Sehingga, informasi ini dapat tersampaikan kepada masyarakat dan mendorong mereka untuk kembali taat membayar pajak," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto.
>>> Inflasi Kesehatan Ancam Dana Pensiun Lansia di Indonesia
Target Penagihan dan Strategi
Nilai tunggakan PKB yang menjadi sasaran penagihan di Kota Pekanbaru mencapai sekitar Rp159 miliar. Jumlah kendaraan yang belum melunasi kewajiban pajak diperkirakan mencapai 393 ribu unit.
Program kolaborasi ini diproyeksikan menjadi percontohan bagi kabupaten dan kota lain di Provinsi Riau. "Nanti akan kami dorong juga ke daerah lain.
Ini contoh yang sangat baik. Wali Kota bersama PKK telah menunjukkan langkah yang luar biasa," ucap SF Hariyanto.
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengapresiasi dukungan Pemprov Riau sebagai tindakan nyata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kami mengucapkan terima kasih atas langkah-langkah luar biasa yang dilakukan Plt Gubernur Riau. Ini merupakan langkah konkret dalam mencari PAD demi mewujudkan kemandirian fiskal daerah," katanya.
>>> Christian Eriksen dalam Kondisi Baik Usai Kolaps, Dokter Tim Beri Kabar Terbaru
Pemko Pekanbaru menargetkan minimal 60 persen tunggakan dapat tertagihkan hingga akhir tahun 2026. Strategi yang diterapkan meliputi sosialisasi masif, pendekatan persuasif, dan pelibatan elemen masyarakat bawah.
